Jika Selesai, Kaltim Tak Tunggu Presiden Joko Widodo untuk Resmikan Tol Balikpapan-Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mendekati akhir tahun 2019 ini, menandakan waktu pengoperasian jalan Tol Balikpapan-Samarinda sudah sangat dekat.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengungkapkan, hadir atau tidaknya Presiden Joko Widodo, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tetap akan diresmikan.

“Datang ga datang, jalan tol tetap akan kita resmikan,” ujarnya singkat menjawab pertanyaan wartawan soal rencana diaktifkannya jalan tol Balikpapan-Samarinda, Oktober mendatang, pada Senin (23/9/2019), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda.

• TERPOPULER Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Tinggal 1 Persen, Ada 2 Tahap Solusi

• PROGRES Terbaru Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Beroperasi Sebelum Natal 2019

• Jalan Tol Balikpapan-Samarinda masuk 9 Tol yang Siap Diresmikan PUPR hingga Akhir Tahun 2019

Soal waktu tepatnya, Hadi masih belum bisa menyampaikan.

Pasalnya, sampai saat ini pula persoalan pembebasan lahan masih menjadi kendala dalam proses penyelesaian pembangunan jalan tol pertama di Kaltim ini.

Namun demikian, Hadi yakin persoalan tersebut akan segera di selesaikan.

“Masih jauh,” jawabnya saat ditanya kapan jalan Tol Balikpapan-Samarinda diaktifkan.

“Yang penting selesai dulu pembangunannya.

Baru nanti bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” lanjutnya menjelaskan.

Soal pembebasan lahan, Hadi menyampaikan, bahwa saat ini Pemprov Kaltim telah menyiapkan dana.

Namun, tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim saja, pembebasan lahan juga nantinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Harusnya pembangunan sudah selesai.

Tapi, ada masalah pembebasan lahan yang belum selesai.

Namun, ada sudah kita siapkan dana untuk pembebasan lahan.

Sekarang masih berproses.

Selain itu, ada juga dana pembebasan lahan dari pemerintah pusat.

Sebab, sebagian kewenangan jalan Tol Balikpapan-Samarinda diambil alih oleh pusat,” tandasnya.

Selain berasa di seksi V jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dibeberkan Hadi, masih ada tiga titik lagi persoalan pembebasan lahan yang belum diselesaikan.

Namun, untuk jelasnya, Hadi akan menanyakan progres penyelesaian persoalan ini.

“Ada tiga titik.

Tapi, nanti saya tanyakan lagi supaya lebih jelas,” paparnya singkat.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menyatakan persoalan pembebasan lahan jalan Tol Balikpapan-Samarinda sedang dalam proses penyelesaian.

Ia menyatakan, tidak mau terburu-buru.

Sebab, ditegaskan olehnya, pihaknya tidak ingin menimbulkan masalah baru dalam proses pembebasan lahan tersebut.

“Sedang dalam proses,” ujarnya singkat.

“Kan tidak bisa buru-buru.

Bisa jadi masalah nanti kalau buru-buru,” lanjut Isran menjawab pertanyaan soal rencana difungsikannya jalan Tol Balikpapan-Samarinda, pada Oktober mendatang.

Yang rencananya juga akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Isran juga menyatakan, agar dalam proses pembebasan lahan pendukung jalan Tol Balikpapan-Samarinda tersebut dilakukan secara hati-hati.

Pasalnya, ditegaskan olehnya, tidak jarang karena persoalan pembebasan lahan ini menimbulkan masalah hukum bagi para pihak terkait.

“Banyak orang bermasalah gara-gara lahan itu. Masuk bui (Penjara) gara-gara masalah lahan. Jadi maklum saja,” katanya menjelaskan, agar awak media dapat memaklumi seluruh proses yang berjalan dalam upaya pembebasan lahan itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit mengungkapkan, persoalan pembebasan lahan jalan Tol Balikpapan-Samarinda masih menyisakan 1 persen.

Saat ini, diungkapkan pula olehnya, persoalan pembebasan berproses melalui dua mekanisme.

“99 persen persoalan pembebasan lahan sudah kita selesaikan.

Tinggal 1 persen saja lagi.

Dan persoalan itu saat ini sedang berproses di pengadilan, dan juga melalui musyawarah dengan tim appraisal,” katanya.

“Untuk lahan yang akan dibebaskan itu, merupakan lahan pendukung yang berada di sisi kiri dan kanan pembangunan jalan tol.

Seperti contoh, ada pembangunan jembatan maka ada jalan penghubung pada jembatan itu belum dibebaskan,” lanjutnya. (*)