Soroti Perusahaan Tambang, Gubernur Kaltim Isran Noor Bandingkan Dana CSR Berau Coal, KPC, dan MHU

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Corporate Sosial Responsibility atau CSR perusahaan pertambangan batubara di Kaltim kembali disorot oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Pria yang dilantik menjadi gubernur Oktober tahun 2018 silam ini mengungkapkan, pengelolaan dana CSR perusahaan tambang batubara di Kaltim masih lemah.

“Dana CSR dari perusahaan tambang batubara di Kaltim masih lemah.

Masih belum memerlihatkan performance yang baik,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co usai melantik pengurus Asosiasi Pasar Batubara Domestik Kaltim, pada Senin (23/9/2019), pukul 12.00 WITA, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Sebagai salah satu daerah pemilik sumber daya alam (SDA) terbesar di Indonesia, dibeberkan Isran Noor, pembangunan infrastruktur di Provinsi Kaltim masih dapat dikatakan jauh dari baik.

CSR dikatakan olehnya, salah satu cara bagaimana perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar lokasi eksploitasi tambang batubara.

“Kita mengambil contoh PT Kaltim Prima Coal (KPC) saja.

Produksi batubaranya terus meningkat.

Tapi, CSR dari perusahaan tersebut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 ini masih tetap saja sama, yakni USD 5 juta,” katanya.

Isran Noor juga menyampaikan, seharusnya dana CSR naik beriringan dengan naiknya jumlah produksi batubara.

Dibandingkan dengan PT Berau Coal, Isran Noor menyebutkan, sangat jauh berbeda.

Sebab, kenaikan dana CSR yang diberikan oleh perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Berau ini terus naik sesuai dengan jumlah produksi batubara yang dihasilkan.

“Melihat produksi Berau Coal tahun 2018 lalu, batubara yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 20 juta metrikton.

Kemudian, ditahun 2019 ini produksinya kembali naik menjadi 24 juta metrikton.

Dan, dana CSR yang sudah digelontorkan oleh perusahaan ini sudah mencapai USD 16 juta. Jadi terlihat ada perbedaan,” tuturnya.