Anggota DPRD Ini Sindir Calon Lokasi Ibu Kota Baru, Lucu Saja Sepaku Jalannya Berlubang dan Berdebu
Kerugian pertama di Kecamatan Sepaku jika mendengar berita kawasan tersebut adalah kawasan Perusahaan, maka ribuan masyarakat kehilangan pekerjaan.
Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Menurut Sarinan, kewangan jalan ini adalah dari Provinsi dan APBN karena jalan itu yang sampai saat ini jalan tanpa status. Artinya bisa dibiayai oleh Provinsi dan APBN.
"Maka harapannya ada peningkatan anggaran, baik anggaran SDM maupun anggaran infrastruktur untuk menyambut hadirnya ibu kota baru," ucap Sariman.
Para anggota DPRD Paser, Berau, Kubar dan Penajam Paser Utara (PPU) hadir diklat dengan materi kebakaran hutan, serta muatan lokal, isu-isu aktual dan strategis untuk menyambut lokasi ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Orientasi Angggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan selama tiga hari, Kamis (26/9/2019).
Kasi Teritorial Korem 091/Aji Surya Natakesuma atau Korem 091/ASN, Kolonel Arhanud ARH Jamaludin Malik, sebagai narasumber dalam kegiatan ini.
Dia pun berpesan kepada anggota Dewan yang hadir, untuk tidak pesimis dan tetap optimis apabila Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kaltim, khususnya kepada anggota DPRD PPU dan Kukar.
Semua kompenen TNI/Polri akan mendukung, putra putri Kalimantan Timur akan terlibat untuk pembangunan Ibu Kota Negara.
Jamaludin Malik mengatakan, jangan sampai terbias dengan adanya isu lokasi ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN).
Dengan adanya itu Kalimantan harus mandiri pangan, jangan sampai dengan wilayan yang luas Kalimantan tetapi tidak mandiri pangan.
Jangan sampai kita pesimis dan harus tetap optimis apabila lokasi ibu kota baru dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Maka semua komponen termasuk TNI akan mendukung bagaimana masyarakat Kalimantan Timur.
Dan putra-putri asli daerah Kalimantan Timur untuk terlibat di dalam pembangunan.
Atau pun penyiapan untuk lolasi ibu kota baru, kalau nanti dipindahkan di Kalimantan Timur," katanya.
Jamaludin Malik juga membahas mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Dirinya memohon kepada semua anggota dewan untuk meminta disampaikan kepada keluarga dan masyarakat.
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
