Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Ada Dorongan Ketua DPRD Bontang Terjepit
Para demonstran dalam orasinya mendesak pemerintah segera menolak UU KPK sebab dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga anti rasuah.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Gelombang protes unjuk rasa tolak revisi UU KPK dan RKUHP oleh kalangan mahasiswa di Kota Bontang Kalimantan Timur kali ini bergulir di gedung DPRD Bontang.
Sekitar ratusan mahasiswa Bontang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa September Berdarah (Ampera) menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi berbeda di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (26/9/2019).
Titik aksi pertama dimulai di simpang empat jalan Mulawarman (Ramayana). Setelah cukup berorasi kemudian massa bergeser ke depan Makopolres Bontang, di jalan Bhayangkara, Kecamatan Bontang Utara.
Para demonstran dalam orasinya mendesak pemerintah segera menolak UU KPK sebab dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga anti rasuah.
Mereka juga membawa poster-poster menolak sejumlah pasal kontroversial di Rancangan Undang-Undah KUHP.
“Cabut aturan pelemahan KPK,” seru orator saat berorasi dengan pengawalan ketat dari 180 petugas.
Ada 7 poin tuntutan mahasiswa kepada pemerintah.
Di antaranya, menolak RUU Pertambangan, RUU SDA dan RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan. Serta mendesak pembatalan revisi UU KPK.
Kemudian, para demonstran juga mendesak agar pimpinan KPK yang bermasalah dibatalkan. Serta menolak unsur militer mengisi posisi jabatan sipil.
“Hentikan militerisme di Tanah Papua dan bebaskan Tahanan Politik Papua segera,” seru para demonstran.
Titik terakhir aksi mereka digelar di kantor DPRD Bontang, di jalan Moh Roem, Kecamatan Bontang Selatan.
Di gedung DPRD mereka mulanya berorasi di halaman kantor dewan Bontang.
Setelah cukup lama.
Massa mendesak masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan tuntutan mereka. Ketegangan sempat memanas.
Aksi dorong terjadi kala mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam ruangan.
