Setelah Ketua BEM UI, Presiden BEM UGM juga Sikapi Undangan Jokowi: Butuh Sikap Tegas Presiden

Bahwa hari ini mahasiswa sedang berduka cita sehubungan dengan adanya korban luka maupun korban jiwa yang menimpa massa aksi di berbagai daerah.

Kami memandang menghadiri undangan di istana di tengan kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan.

Bahwa kami melihat apresiasi pemerintah terhadap demonstrasi tidak sesuai dengan tindakan pemerintah baru-baru ini yang melakukan penangkapan aktivis dan penahanan massa aksi serta danya instruksi kepada menristekdikti untuk meminta rektor menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik.

Bahwa Aliasni BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup

Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah.

Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat legitimasi penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan.

Bahwa kami merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media.

Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemua, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.

Secara sederhana, tuntutan kami tidak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan.

Sehingga BEM KM UGM menyatakan sikap

1. Tidak menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden yang akan dilakukan pada Juma, 27 September 2019

2. BEM KM UGM hanya bersedia bertemu Presiden apabila:
- Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
- Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Refrormasi' secara tegas dan tuntas.

Demikian sikap BEM KM UGM. Hidup Mahasiwa! Hidup Rakyat Indonesia

Tertanda,

M Atiatul Muqtadir