Wakil Bupati Penajam Hamdam Sebut ASN di Calon Ibu Kota Baru Sudah Mumpuni

merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati PPU sejak terpilih 2018 lalu, dan direalisasikan September mendatang.

Penerimanya adalah guru honorer dan tenaga kependidikan TK, SD dan SMP negeri dan swasta di Kabupaten PPU.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,11 miliar, dengan jatah Rp 2,879 miliar untuk sekolah negeri dan Rp 4,231 miliar untuk sekolah swasta.

Kenaikan gaji akan diberikan sesuai dengan masa kerja dan pendidikan terakhir.

Honorer yang bekerja sebagai pendidik di jenjang SD dan SMP negeri dan swasta untuk masa kerja 5 tahun ke atas, dengan pendidikan terakhir SMA Sederajat akan menerima gaji Rp 2,3 juta.

Sedang pendidikan S1 akan menerima Rp 2,5 juta.

Guru honorer dengan masa kerja 5 tahun ke bawah, dengan pendidikan terakhir SMA sederajat akan menerima Rp 2 juta, dan S1 sebesar Rp 2,3 juta.

• Blangko KTP Elektronik Sisa 200, Disdukcapil Penajam Paser Utara Prioritaskan Warga Rekam Baru

• Demi SDM Unggul Petugas Damkar di Lokasi Ibu Kota Baru, Penajam Paser Utara ikut Diklat Pengembangan

• Warga Penajam Paser Utara Tolak Jargas, Pemkab Edukasi Pakai Jargas Banyak Keuntungannya

Tenaga kependidikan pada SD dan SMP negeri maupun swasta, untuk masa kerja 5 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir SMA sederajat, gaji yang diterima Rp 2 juta dan S1 adalah Rp 2,3 juta.

Sedangkan, tenaga kependidikan dengan masa kerja 5 tahun ke bawah, SMA sederajat menerima Rp 1,7 juta dan S1 menerima Rp 2 juta.

Guru honorer pada TK sederajat, baik formal, informal maupun nonformal akan menerima gaji sebesar Rp 1,1 juta.

"Awalnya, kenaikan gaji ini akan diterapkan pada awal tahun, namun baru bisa diakomodir pada APBD P 2019," pungkas Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin.

(*)