Pemprov Kaltara Siapkan Klinik Kinerja Terpadu,Instrumen Perbaiki Penyajian LPPD Ada Sanksi & Reward

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara Siapkan Klinik Kinerja Terpadu,Instrumen Perbaiki Penyajian LPPD Ada Sanksi & Reward

Biro Pemerintah Setprov Kalimantan Utara menyiapkan inovasi Klinik Kinerja Terpadu. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan konsolidasi pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Kepala Biro Pemerintah Setprov Kalimantan Utara Taufik Hidayat menyatakan, klinik ini dianalogikan seperti klinik kesehatan.

• Maju di Pilkada Kaltara 2020, Irianto Lambrie Sudah Daftar di Empat Partai Politik

• Anggaran Besar, Gubernur Berharap Pilkada Kaltara Sukses, Bersama Ketua KPUD Teken Nota Hibah

• Gagas Feri Sabah-Tarakan, Gubernur Kaltara Akan Bahas Bersama MKN Sabah

• Lima Kali Raih WTP, Pemprov Kaltara Terima Dana Insentif Rp 49,8 Miliar, Begini Komentar Gubenur :

Yang mana klinik ini memiliki tenaga-tenaga ahli, solusi penyelesaian masalah dalam rangka mendongkrak penyajian laporan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah yang baik.

"Jadi kita ibaratkan seperti klinik kesehatan. Orang datang berobat, ada dokter, ada obat, agar sembuh.

Begitu juga laporan kinerja pemerintahan daerah kita harapkan terus membaik," sebut Taufik Hidayat dalam 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (1/10/2019).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kalimantan Utara tahun 2018 sebutnya berada di level tengah atau tinggi.

Taufik ingin, level LPPD Pemprov Kalimantan Utara naik ke level sangat tinggi.

"Level paling bawah itu level rendah. Alhamdulillah kita sudah di level middle atau tengah," ujarnya.

Taufik Hidayat melihat, masih ada sejumlah OPD dan Pemda yang tidak menyampaikan LPPD.

Padahal LPPD setiap tahun anggaran harus disampaikan ke Presiden melalui Mendagri.

"Masih ada data dari OPD belum terisi atau tidak teridentifikasi. Itu yang menyebabkan penilaian kita masih kurang.

Misal, data konsumsi ikan dari Dinas Perikanan, itu belum ada. Jadi di LPPD itu kosong. Jadi berdasarkan template penilaian pasti kurang," ujarnya.

Dengan Klinik Kinerja Terpadu, diharapkan kepala OPD dan Pemkab/Pemkot di Kalimantan Utara punya komitmen untuk memberikan laporan LPPD yang tepat dan berkualitas.

"Karena tahun depan, ada sanksi dan ada reward yang diberikan oleh Pak Gubernur. Jadi LPPD ini harus jadi perhatian semua pihak," ujarnya.

• KPU Kaltara Siap Gelar Tahapan Pilkada, Berikut Ini Jadwal Jadwal Tahapan Pilkada 2020

• Tanda Tangani Naskah Perjanjian, Pempov Resmi Hibahkan Dana Pilkada Kaltara Sebesar Rp 103 Miliar

• Honorarium Penyelenggara Adhoc Diusul Naik, Pemprov Kaltara Sebut Dana Hibah Bisa Di-addendum

• Irianto Lambrie Dipastikan Maju Pilkada Kaltara 2020, Ini Nama-nama Wakil Gubernur yang Mengemuka

Dan mengantisipasi manipulasi laporan, tim Klinik Kinerja Terpadu akan melakukan kroscek laporan LPPD yang diserahkan OPD dan Pemkab/Pemkot.

"Betul apa tidak data atau laporan yang mereka sampaikan. Kita kroscek.

Kita tidak mungkin berdebat, paling tidak mengkroscek ke pimpinannya seperti Sekda. Jangan sampai hanya mengejar rating, data atau laporan dimanipulasi," ujarnya.