DPRD Kaltara Soroti Selisih Harga Subsidi dan Nonsubsidi hingga Rp10 Ribu per Liter di Bulungan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina Patraniaga Kaltim-Kaltara, yang juga turut mengundang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini diambil menyusul tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu penyalahgunaan di lapangan.

Bukan hanya itu, juga untuk mengantisipasi potensi lonjakan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Bulungan.

Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan langkah ini diambil menyusul tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu penyalahgunaan di lapangan.

“Rapat ini kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya antrean berlebihan di SPBU. Karena saat ini selisih harga BBM, khususnya Dexlite, sudah sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar Rp10 ribu per liter,” ujar Muddain, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi hanya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per liter.

Baca juga: ASN di Lingkungan Pemkab Paser Imbau Bijak Hadapi Kenaikan Harga BBM

Namun kini perbedaan tersebut melonjak signifikan, sehingga membuka peluang adanya oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut.

“Selisih yang tinggi ini memungkinkan terjadinya penimbunan atau penyalahgunaan distribusi. Bisa saja BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat berhak, justru dinikmati kelompok yang tidak berhak,” tegasnya.

Menurut Muddain, kondisi antrean panjang sebenarnya sudah terjadi sebelum kenaikan harga BBM non-subsidi. Dengan adanya kenaikan yang cukup tinggi, DPRD Kaltara meyakini antrean akan semakin parah jika tidak segera ditangani.

“Kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi justru akan semakin tertekan. Ini yang kita antisipasi bersama,” katanya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltara mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu poin utama adalah pembentukan tim terpadu untuk mengawasi distribusi BBM di Kabupaten Bulungan.

“Kami minta tim terpadu ini bekerja maksimal selama tiga bulan, tidak setengah-setengah. Fokusnya memastikan distribusi BBM tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan evaluasi sistem barcode dalam pembelian BBM subsidi. Pasalnya, ditemukan indikasi penyalahgunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan dan data STNK.

“Dengan satu barcode, ada yang bisa mengisi BBM di beberapa SPBU dalam satu hari. Ini jelas menyalahi aturan,” ungkapnya.

Sebagai solusi, penggunaan barcode nantinya akan disesuaikan dengan nomor kendaraan dan STNK, sehingga setiap kendaraan hanya bisa melakukan pengisian sesuai jatah yang ditentukan.

Pengawasan juga akan diperketat melalui pemantauan CCTV di SPBU, termasuk mengukur durasi waktu pengisian BBM untuk mendeteksi indikasi kecurangan.