CPNS 2019
Seleksi CPNS 2019 Buka Oktober Ini, Inilah Beberapa Instansi yang Beri Sinyal Buka/Tidak Lowongan
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan pembukaan formasi CPNS baru akan diumumkan pada Oktober 2019.
“Selama bertahun-tahun kami menunggu bukaan, tapi setelah ada, kenapa disia-siakan,” ujarnya geram.
Tak hanya membuat kekecewaan masyarakat yang menargetkan kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun hal ini juga menyebabkan sembilan formasi yang tak terisi pada perekrutan CPNS 2018 lalu hangus.
Diantaranya delapan formasi khusus eks tenaga honorer kategori II dan satu formasi khusus penyandang disabilitas.
Dikonfirmasi terkait kekecewaan masyarakat, Sekda Gianyar, Wisnu Wijaya tak bisa berkata banyak.
“Yah, mau bagaimana lagi, ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Astungkara, di tahun 2020 nanti, usulan kita bisa dikabulkan,” ujarnya. (*)
Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunKaltim.co, dalam CPNS 2018 ada sebanyak 1.347 pelamar yang menjatuhkan pilihannya ke Pemkab Gianyar
Ribuan pelamar ini selanjutnya bersaing memperebutkan 322 formasi yang ada.
Inilah sejumlah instansi yang buka CPNS 2019 yang membuka rekrutmen CPNS yang dihimpun TribunKaltim.co dari Kompas.com :
1. Pemprov Papua
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi diimbau melakukan pendataan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019, yang perekrutannya bakal dilakukan pada akhir tahun ini.
Hal demikian sebagaimana diinstruksikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, pada apel Senin (12/8) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.
“Saya minta segera lakukan pendataan untuk kebutuhan CPNS 2019 pada tiap SKPD. Ini wajib karena untuk formasi 2019 kita harus segera merekrut,” terangnya seperti dilansir papua.go.id.
Ia berharap hasil kebutuhan masing-masing SKPD dapat disampaikan paling lambat dalam bulan ini. Sebab perekrutan bakal didorong pelaksanaannya sebelum akhir tahun ini.
“Kalau sudah ada datanya saya minta segera masukan kepada gubernur lewat kepala badan kepegawaian daerah. Sebab data ini pun akan disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), untuk mendapat penetapan kuota,” terang dia.