BRM Minta Pemkot Balikpapan Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan Warga, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD

Kelompok masyarakat mengatasnamakan Barisan Rakyat Melawan (BRM) mendatangi ruang VIP kantor walikota Balikpapan, Rabu (2/10/2019).

BRM Minta Pemkot Balikpapan Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan Warga, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - BRM Minta Pemkot Balikpapan Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan Warga, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD

Kelompok masyarakat mengatasnamakan Barisan Rakyat Melawan (BRM) mendatangi ruang VIP kantor walikota Balikpapan, Rabu (2/10/2019).

Dalam pertemuan tersebut BRM meminta kepada walikota Balikpapan Rizal Effendi agar menggratiskan iuran BPJS Kesehatan.

Polsek Balikpapan Selatan Berikan Tips Dua Langkah untuk Antisipasi Curanmor

Walikota Balikpapan Berpesan pada Mahasiswa KKN Bantu Benahi Manajemen Rumah Ibadah

Bioskop Balikpapan dan Samarinda Tayangkan Musuh Ikonik Batman, Joker, Rabu (2/10/2019)

Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ingin Sarana Kampus ITK Lebih Besar dari ITB dan ITS Surabaya

Aspirasi kelompok masyarakat itu diterima oleh pemerintah dan perwakilan DPRD kota Balikpapan yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sabaruddin mengatakan perlu kajian lebih dalam lagi agar pemerintah dapat menggratiskan iuran BPJS kesehatan.

Sebab jika dihitung iuran dari kelas tiga sampai satu, pemerintah harus menggelontorkan dana sekitar Rp 1,3 triliun tiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan kabupaten Penajam Paser Utara menurutnya hal tersebut tidak cocok dilakukan di kota Balikpapan.

"Jangan dibandingkan dengan tetangga (PPU). Tetangga kita ini masyarakatnya 152 ribu. Katakanlah kelas 3 biayanya Rp 25 ribu. Kelas satu biayanya Rp 51 ribu.

Kelas 1, 85 ribu totalnya dari ketiga kelas itu Rp 150 ribu. Total 165 ribu. Kalau dikalikan total penduduknya kurang lebih Rp 24 miliar perbulan," ucap Sabaruddin.

Sementara itu populasi kota Balikpapan terhitung sekitar 700 ribu, maka biaya yang dikeluarkan untuk menggratiskan iuran BPJS lebih tinggi.

"Dikatakan pemerintah harus menanggung sekitar 1,3 triliun per tahun. Sementara APBD mengkover sekitar 1,9 triliun," kata Sabaruddin.

Kasus Begal Mencuat, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ingin Kepolisian Tingkatkan Patroli di Jalan

BPBD Balikpapan Petakan Lokasi Rawan Banjir dan Longsor, Tersebar Ada Enam Kecamatan

September 2019, Penurunan Harga di Balikpapan Didorong Komoditas Ayam Potong Cabai dan Sayuran

Kisah Mbah Payem Penjual Koran di Balikpapan dan Ancaman Zaman Digital yang Membuat Menurun

Menurutnya yang harus diprioritaskan adalah anggota BPJS kelas tiga atau warga tidak mampu.

Sehingga pemerintah tidak menanggung beban pengeluaran yang hanya terfokus untuk membayar BPJS saja.

Berita sebelumnya kelompok masyarakat Barisan Rakyat Melawan mendatangi ruang VIP kantor walikota Balikpapan demi berdiskusi kepada walikota Balikpapan.

Selain itu kepala Dinas Kesehatan Kota, dan Kepala BPJS turut hadir dalam pertemuan tersebut. 

Penulis: Jino Prayudi Kartono
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved