Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ingin Sarana Kampus ITK Lebih Besar dari ITB dan ITS Surabaya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Keberadaan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai kota penyangga untuk menopang pembangunan lokasi ibu kota baru berharap kepada pemerintah pusat.

Dan Menteri Bappenas untuk membantu menyiapkan sarana pendidikan Institut Teknologi Kalimantan atau ITK untuk peningkatan sumber daya manusia.

Nah, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, jangan fokus ke ibu kota saja.

Nah, Balikpapan Kota Penyangga harus lebih dulu dibangun, kalau tidak babak belur terutama di Balikpapan.

Karena beberapa hal masih terbatas, misalnya infrastruktur, yakni jalan masih kecil-kecil. Padahal pergerakan logistik itu ada di Balikpapan.

"Sehingga infrastruktur perhubungan dan jalan, pelabuhan harus lebih dahulu dibangun sebelum ibu kota baru," kata Walikota Balikpapan Rizal Effendi pada Rabu (2/10/2019). 

Selain Jembatan Pulau Balang harus diselesaikan, juga ada beberapa Coastal Road harus dibangun cepat, supaya di kota bagus.

Sehingga perencanaan tata ruang segera dan cepat diselesaikan. Walaupun lokasinya masih banyak yang dirahasiakan harus cepat dikerjakan.

"Takutnya kita tidak sejalan dengan ibu kota baru," kata Walikota Balikpapan Rizal Effendi. 

Tentu Walikota Balikpapan Rizal Effendi pun menyikapi masalah penyedia sumber daya manusia.

Menurutnya ITK harus menjadi proyek strategis nasional, jangan sampai ada kecemburuan sosial.

Nah, Walikota Balikpapan Rizal Effendi dalam paparannya merancang agar sarana Pendidikan ITK harus lebih besar dibanding dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Surabaya.

"Lokasi pendidikan ITK ini dekat dengan hutan lindung dan jaraknya hanya 17 km dari lokasi ibu kota baru," kata Rizal Effendi disambut tepuk tangan tamu undangan.

Demi membangun ITK lebih besar, masih kata Walikota Balikpapan Rizal Effendi dia sudah membebaskan lahan seluas 160 Hektare.

Selain itu, di lokasi yang tidak berjauhan, terdapat fasilitas pendidikan Poltekba Balikpapan yang jaraknya hanya 20 km dari ibu kota.

Besar harapan Walikota Balikpapan fasilitas peendidikan segera lebih dulu dibangun dibanding ibu kota baru.

"Agar tak ada kecemberuan dengan orang-orang Kaltim, sehingga warga Kaltim tidak hanya jadi penonton. Dan dapat mendukung pemguatan sumber daya manusia," ucapnya. 

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Ghofur Masud (AGM) mengaku belum tahu titik koordinat kaaasan yang bakal dijadikan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Timur. 

Kendati pemerintah pusat telah menyiarkan bahwa pusat lokasi ibu kota baru negara Indonesia dipilih di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kita lihat nanti apa yang diputuskan pusat," tuturnya, Selasa (1/10/2019) malam di Talk Show Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara di Hotel Novotel Balikpapan.

Nah, Pemkab PPU serius menyiapkan perlindungan bagi masyarakat, terutama berkenaan dengan hak atas tanah. Godaan spekulan tanah pasca ditetapkan PPU-Kukar sebagai lokasi ibu kota baru semakin gencar.

AGM dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelepasan hak atas tanah warga. Pemerintah sampai memonitor setiap penjualan tanah.

"Apa yang saya lakukan. Saya ingin implementasikan apa yang dilakukan Bali dan Jogja. Saya sudah keluarkan Perbup, setiap penjualan tanah diketahui Pemda. Dari investor kita tanya apa keuntungan buat masyarakat saya di PPU," tuturnya.

Karena kita melihat 20 sampai 30 tahun ke depan. Jangan sampai masyrakat PPU yang selama ini mendambakan kemajuan untuk Penajam maju, modern dan religius malah hilang," sambungnya.

Perwajahan Jakarta jadi contoh yang tak ingin dicaplok oleh Pemkab PPU. Bergesernya penduduk asli ke daerah pinggir, lantaran dipaksanya menjual tanahnya ke investor asing, tak ingin AGM lihat di PPU.

"Saya menyiapkan perlindungan bagi masyarakat PPU. Perlindungan agar tak terjadi seperti di Jakarta. Mengapa demikian?
Karena di Jakarta penduduk asli hilang dengan sendirinya. Maksudnya lahan dijual kemudian pindah ke Tanggerang, Bekasi dan Jawa Barat. Akhirnya tak tinggal di Jakarta," ulasnya.

Untuk diketahui, ditambahkan AGM, penduduk di Kecamatan Sepaku sekitar 170 ribu jiwa. Luas wilayahnya 6 kali lipat dari luas Balikpapan, sekitar 3,333 km. Selain lahan HGU juga banyak terdapat HTI. Lahan sebagian besar milik negara.

"Kami sudah siapkan, belum ditetapkan, kapan pun ditunjuk, kami siapkan lahan. Memang lahan kami siap. Infranstruktur nanti dibangun. Besok (2/10/2019) menteri PUPR hadir, jalan kami di PPU lumayan lebar, Namun akses menuju Sepaku kecil, dengan pindah IKN nanti dengan sendirinya terbangun," ujarnya.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, memastikan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) berada di kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo sudah umumkan lokasi ibu kota baru Indonesia berada di Kalimantan Timur, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Ada pun pertimbangannya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, selain lahannya dikuasai negara, kontur tanah yang relatif flat atau datar di kawasan tersebut mendukung tata ruang pusat perkantoran di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Wilayah lain di Sepaku Penajam Paser Utara itu, maksudnya yang 6000 hektare untuk pemerintahan.

Di luar itu derah berbukit sehingga lebih cocok daerah permukiman.

Daerah perkantoran dan pemerintahannya itu yang dibangun di daerah yang relatif datar, Sepaku," ungkapnya, Selasa (2/10/2019) di Talk Show Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara di Hotel Novotel Balikpapan.

Lokasi pusat pemerintahan IKN dipastikan memakai lahan yang dikuasai negara. Pemerintah tak memakai.lahan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) melainkan HTI (Hutan Tanaman Industri).

"Itu sudah jelas (HTI), ketika mereka dapat konsensi, mereka tahu konsekuensi bisa diambil setiap saat apabila pemerintah butuhkan. Tak harus menggunakan kompensasi," jelasnya.

Ada pun infranstruktur pertama yang bakal jadi prioritas pemerintah, tak lain infranstruktur dasar seperti saluran air, jalan, zonasi termasuk ruang bawah tanah.

Pematangan payung hukum ditarget rampung 2020, sementara pengerjaan pembangunan dimulai 2021 hingga 2024.

"Eksekusi menunggu proses KLHK, kesiapan tanah. Rancangan UU, kita sampaikan jelang akhir tahun. Tahun depan insya alloh dipastikan," ujarnya.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menanggapi rencana Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Mereka berharap bahwa setelah adanya penetapan Undang-undang sebagai dasar pemindahan ibu kota baru, para arsitek di Kalimantan dapat dilibatkan secara penuh.

Alasannya, para arsitek di Kalimantan lebih memahami kearifan lokal ketimbang para arsitek di Pusat.

• Ikatan Arsitek Indonesia Balikpapan Minta Dilibatkan Desain Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim

• Dibuat dari 30.000 Botol Bekas, Uniknya Rumah Arsitek Kesohor dan Walikota Ridwan Kamil

• Bakal Jadi Lokasi Ibu Kota Negara, Warga Desa Telemow Rela Dipindahkan Asal Ada Ini

• Murid TK hingga SMP di Lokasi Calon Ibu Kota Baru Terima Seragam Sekolah Gratis dari Pemkab PPU

Pembangunan sejumlah infrastruktur di Balikpapan, Kalimantan Timur, menurut Brand & Marcom Manager PT Sanwamas Metal Industry Rini Dewi Anggraeni merupakan peluang tersendiri.

Ini untuk Sanwamas memperkenalkan diri sebagai perusahaan rolling door/rolling shutter yang telah beroperasi sejak lama di Indonesia.

“Sebagai industri manufaktur rolling door/rolling shutter di bawah naungan Sanwa Holdings Corporation asal Jepang dan Rodamas Group dari Indonesia yang berdiri tahun 1996.

Sanwa merupakan market leader untuk rolling door di kawasan Jepang, Eropa, dan Amerika,” jelas Rini saat berbincang dalam ajang IAI Balikpapan Awards.

Demi menyosialisasikan rolling door/rolling shutter berkualitas, Sanwamas bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Ini dalam rangkaian acara IAI Balikpapan Awards yang dihadiri oleh para konsultan, asosiasi arsitek, para arsitek, dan kalangan mahasiswa arsitek.

“Kami melakukan edukasi mengenai benefit dari penggunaan produk rolling door berkualitas,

yakni safety, memiliki sistem teknologi yang mengatur agar tidak membahayakan penggunanya; security yang memberikan keamanan bagi pengguna;

juga kemudahan dalam rolling door atau convenience,” sebutnya.

Rini menjelaskan produk-produk rolling door Sanwamas, di antaranya adalah Light Weight Shutter (LWS).

Produk ini menggunakan material terbaik yang tidak mudah tergores dan berkarat.

Menggunakan baja pegas dengan standarisasi Japanese Industrial Standard (JIS) untuk membuka dan menutup pintu.

“LWS ini juga dilengkapi sistem penguncian tambahan berstandar Jepang yang membedakan produk Sanwamas dengan para kompetitornya.

Biasanya, LWS ini banyak digunakan di area trade center, mal, toko, dan pasar,” ujarnya.

Selain itu, sambungnya, ada pula Heavy Weight Shutter (HWS) digunakan untuk bukaan yang lebih besar.

Pada produk ini terdapat teknologi keamanan anti drop dan sensor wireless berteknologi Jepang.

“Pengoperasian HWS ini dapat diintegrasi juga dengan building management system.

HWS ini juga digunakan di pabrik, pergudangan, atau mal, terutama di area loading dock atau main entrance,” terang Rini.

Dalam ajang IAI Balikpapan Awards, selain Sanwamas memperoleh kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai Sanwamas sebagai solusi rolling door,

para peserta yang hadir dapat juga berkonsultasi dengan Sanwamas tentang produk rolling door sesuai kebutuhan mereka.

“Sanwamas berharap agar masyarakat dapat menggunakan produk-produk berkualitas yang disertai prosedur standar keamanan dan keselamatan penggunanya.

Ke depannya, Sanwamas dapat terus berkontribusi aktif dalam mengembangkan industri konstruksi di Tanah Air,” ujarnya.

(Tribunkaltim.co)