Bupati Abdul Gafur Masud Minta DPRD PPU Tak Pragmatis dan Transparan Dalam Bahas Anggaran

"Jadi dalam menyusun anggaran dihatapkan tidak sedang membuat kalkulasi untung rugi dalam politik.

Melainkan bekerja untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Ia juga meminta, dalam proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaedah yang sudah ditetapkan seperti tahapan yang ada dalam Musrenbang.

"Di situlah kita harapkan seluruh pembahasan anggaran hendaknya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

Dalam forum persidangan sampai keputusan tercapai.

Inilah salah satu makna transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.

Ia menambahkan, terkait dengan Fungsi Pengawasan anggota DPRD, hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politik, visi dan misi politik, dan platform partai.

"Sehingga dalam mengawasi jalannya pemerintahan selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak berdasarkan cerita fiksi atau karangan cerita," tutupnya. (*)