3 Pimpinan DPRD Kaltara Telah Resmi Dilantik, Yuk Kenali Sosok Mereka Ini

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Norhayati Andris PDIP, Andi Hamzah Partai Gerindra dan Andi M Akbar (Hanura) sah memimpin parlemen provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2019-2024, Jumat (11/10/2019).

Dari pantauan Tribunkaltim.co, sebelum pengambilan sumpah jabatan, terlebih dulu dilakukan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Provinsi Kaltara dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kaltara.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membimbing ketiga pimpinan sementara mengucap sumpah janji pimpinan masa jabatan 2019-2024.

Suasana khidmat menyertai jalannya pengambilan sumpah janji yang dihadiri seluruh unsur muspida provinsi Kalimantan Utara.

Usai pengambilan sumpah yang dilakukan secara islam dan kristen tersebut, dilanjutkan penandatangan surat ketetapan.

Lalu secara simbolis Ketua DPRD Kaltara definitif, Norhayati Andris menerima palu sidang secara simbolis.

Ditutup dengan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri, dimana seluruh hadirin di ruang sidang paripurna DPRD Kaltara berdiri khidmat.

Hingga berita ini diturunkan sidang masih berjalan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara atau DPRD Kaltara mendukung penuh segala bentuk upaya pemerintah dan aparat hukum menjaga keamanan masyarakat.

Hal itu dikemukakan Norhayati Andris saat bersua dengan Tribunkaltim.co, Kamis (10/10/2019).

Menurutnya keamanan jadi syarat penting untuk melakukan pembangunan demi kemajuan daerah.

"Untuk politik anggaran. Kami akan mendukung. Demi menjaga keutuhan, keamanan dan ketertiban, apa pun akan kami lakukan kalau perlu dukungan dari DPRD," tuturnya.

Ia menyambut positif kegiatan diskusi dan forum yang melibatkan elemen masyarakat adat di Kalimantan Utara.

Sebab salah satu elemen yang mampu menjaga situasi tetap aman dan kondusif salah satunya mereka.

Lebih lanjut, Kalimantan Utara merupakan provinsi yang di dalamnya banyak terdapat suku dan budaya.

Bila hubungan antar sesama suku tak bisa dijaga, maka hal tersebut berpotensi menjadi kerawanan tersendiri.

Nah, Kalimantan Utara perlu situasi kondusif.

Ini daerah Baru berkembang.

Untuk bisa maju, jaminannya adalah keamanan bagi seluruh masyarakat.

Apalagi bagi pihak-pihak yang mau berinvestasi ke Kalimantan Utara.

"Kalau sudah keamanan dan ketertiban terjaga maka daerah akan cepat berkembang," ungkapnya.

Sisi lainnya, Polda Kalimantan Utara pun angkat bicara soal keamanan di Kalimantan Utara.

Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Pol Indrajit menjamin keamanan warga Papua yang tinggal di seluruh Kabupaten/Kota Kaltara.

Pasca mencuatnya isu perpecahan antarsuku yang terjadi di Wamena Papua baru-baru ini.

"Menjamin keamanan. Polisi, kami menjamin keamanan mereka.

• Ikuti Jejak Puan Maharani, Ketua DPRD Kaltara Dijabat Perempuan dari PDi Perjuangan, Ini Sosoknya

• Coffee Morning Bahas Isu Wamena di Kaltara, Kapolda Minta Jangan Ada yang Menyerang Warga Papua

• 12 Tim Pondok Pesantren di Kaltim Kaltara Ambil Bagian Dalam Liga Santri Nusantara

• Pasien Rujukan ke Luar Kaltara Dibantu Biaya Akomodasi, dan Biaya Pengobatan Jika Kurang Mampu

Selain menjamin, saya melihat suku-suku di sini, tak menyalahkan suku Papua, karena sadar itu (kerusuhan) ulah dari oknum," tegasnya, Kamis (10/10/2019).

Lebih lanjut mantan Wakapolda Jawa Tengah ini, mengatakan warga Papua sudah berbaur dengan suku-suku yang ada di Kalimantan Utara.

"Warga Papua di sini sedikit. Ada, tapi nggak banyak. Mereka sudah berbaur. Kami menerima semua," ucapnya.

Selama 1,5 tahun memegang tongkat komando, Indrajit mengatakan masyarakat Kaltara menerima para pendatang, tak hanya warga Papua.

Sehingga ia menjamin tak akan ada apriori atau pendeskreditan terhadap warga Papua yang tingga di Kaltara.

"Karena mereka sadar itu (kerusuhan dan perpercahan) bukan seluruhnya orang Papua, hanya sebagian kecil, itu pun oknum," ucapnya.

Masih Indrajit, ia membeberkan situasi di Papua sudah mulai landai dan berangsur kondusif, dari perbuatan oknum perusuh yang mencari perhatian publik internasional untuk berniat memisahkan diri dari NKRI.

"Bisa dilihat di media sosial, tokoh adat Papua menolak apa yang dilakukan sebagian oknum masyarakat (perusuh).

Mereka berharap warga di luar Papua kembali," ujarnya.

"Tak ada suatu bangsa akan maju bila menutup diri," tambahnya.

• Dinilai Memberi Banyak Manfaat Ini, Pemprov Kaltara akan Terapkan Sistem Keamanan Siber

• Kaltara Masih Kekurangan Dokter, Pemprov Fasilitasi Usulan Kabupaten Kota ke Kementerian

• Empat OPD Jadi Penggerak Pengarusutamaan Gender di Kaltara, Ini Daftar Instansi Tersebut

• Buka Musda IBI Kaltara, Suriansyah: Bidan Harus Jadi Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

(Tribunkaltim.co/Fachri)