Fakta Penguasa dari Satu Keluarga di Kalimantan Timur, Kompak Bantah Bangun Dinasti Politik

Terkuak fakta menarik tentang penguasa di dua daerah di Kalimantan Timur. Mereka yang duduk di jabatan penting eksekutif dan legislatif berasal dari

Editor: Syaiful Syafar
DOK TribunKaltim.co
Fakta Penguasa dari Satu Keluarga di Kalimantan Timur, Kompak Bantah Bangun Dinasti Politik 

TRIBUNKALTIM.CO - Terkuak fakta menarik tentang penguasa di dua daerah di Kalimantan Timur. Mereka yang duduk di jabatan penting eksekutif dan legislatif berasal dari satu keluarga.

Inikah dinasti politik baru di Kalimantan Timur?

Berikut fakta-fakta yang TribunKaltim.co rangkum tentang lingkaran kekuasaan dari satu keluarga di Kaltim.

Bupati Lampung Utara Ditangkap, Basaria Tegaskan Dinasti Politik Dapat Perhatian Khusus dari KPK

Jadi Calon Ketua DPRD, Andi Faisal Bantah Bangun Dinasti Politik, Sebut Lahir dari Sistem Demokrasi

Keluarga Terjun ke Politik Boleh, Asal tak Membuat Dinasti Politik, Apa Alasannya?

1. Ibu Wali Kota, Anak Ketua DPRD

Dua kader Partai Golongan Karya (Golkar) berhasil menduduki posisi penting eksekutif dan legislatif di Kota Bontang, Kalimantan Timur secara bersamaan.

Menariknya, kedua kader Golkar tersebut adalah seorang ibu dan anak.

Sang ibu bernama Neni Moerniaeni menjabat sebagai Wali Kota Bontang sejak Maret 2016.

Sedangkan anaknya, Andi Faisal Sofyan Hasdam menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang 2019-2024.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni (TribunKaltim.co/Ichwal Setiawan)

Menarik untuk diketahui, ayah Andi, Sofyan Hasdam juga merupakan Wali Kota Bontang dua periode sebelumnya (1999 - 2011).

Sebelumnya, Sofyan Hasdam memimpin Kota Bontang selama 10 tahun atau dua periode.

Sofyan Hasdam juga sempat maju sebagai calon gubernur Kaltim pada Pilkada Kaltim 2018. Namun, ia kalah dari rivalnya Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Kemudian, pada Pileg 2019, Sofyan Hasdam maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Sayang, ia gagal melenggang ke Senayan.

Sofyan Hasdam
Sofyan Hasdam (TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO)

Sementara ibu Andi, sebelum menjabat sebagai wali kota, Neni Moeniaeni menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang setahun sebelum suaminya lengser.

Sejarah mencatat, bahwa pada masa itu, antara suami dan istri memegang jabatan di eksekutif dan legislatif.

Kini, fenomena tersebut terulang kembali dalam pola sejarah.

Dua kader Partai Golkar yang resmi duduk sebagai wali kota sekaligus ketua DPRD Bontang, adalah ibu dan anak.

Andi Faisal Sofyan Hasdam berusia 34 tahun secara resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Bontang 2019-2024 pada Jumat (4/10/2019) di Bontang.

Andi Faisal Sofyan Hasdam
Andi Faisal Sofyan Hasdam (TribunKaltim.co/Ichwal Setiawan)

Saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Andi Faisal mengaku bahwa keinginan menjadi Ketua DPRD Kota Bontang bukan datang dari dirinya, namun dorongan masyarakat.

Sidang pleno untuk mengusulkan pimpinan DPRD dari DPD II Partai Golkar Bontang mengusulkan Andi untuk duduk sebagai ketua.

"Saya tidak ada niat mau maju jadi ketua DPRD. Cuma masyarakat selalu datang minta saya," katanya, Jumat (4/10/2019).

Sebelumnya, ia bersama dua nama lainnya diusulkan ke DPP Partai Golkar yang mekanismenya dilakukan melalui DPD I Golkar Kaltim.

Turunlah SK DPP Partai Golkar yang berisi keterangan penunjukan dirinya sebagai Ketua DPRD Bontang.

Diakui olehnya, secara pribadi Andi tidak tahu persis pertimbangan DPP Partai Golkar menunjuk dirinya sebagai Ketua DPRD.

Kendati demikian, suara Andi terbanyak di antara kader Partai Golkar lainnya, yaitu sebesar 4.640 suara yang setara dengan perolehan dua kursi anggota DPRD.

"Saya tidak tahu pertimbangan DPP apa. Tapi saya yang ditunjuk oleh DPP jadi ketua DPRD Bontang," ujarnya.

Disinggung adanya kepentingan (karena ibunya Wali Kota), Andi membantah ada konflik kepentingan dirinya dengan sang ibu yang menjabat sebagai Wali Kota Bontang.

"DPRD itu sifatnya kolektif kolegial. Semua keputusan diambil bersama, bukan orang perorang," kata Andi.

Andi menambahkan bahwa baginya lembaga DPRD dan eksekutif harus bersinergi dalam pembangunan.

"Jadi siapa pun selain saya jadi ketua DPRD, harus punya hubungan baik dengan pemerintah," jelas Andi.

Relasi yang baik dengan pemerintah, menurutnya diperlukan dalam memudahkan pembahasan anggaran, regulasi, dan lainnya.

Disinggung soal ada peran sang ibu dalam jalan menuju jabatan Ketua DPRD Bontang, Andi membantah peran ibunya sebagai wali kota.

"Saya ingin dilepas dari bayang-bayang ibu atau ayah saya. Saya sering turun ke masyarakat. Saya turun sosialisasi, tidak ada bayang-bayang ortu," ujar Andi.

Andi menegaskan bahwa ia tidak ingin hak politiknya dikebiri saat jadi Ketua DPRD Bontang.

Menurtnya hal tersebut menjadi tidak adil.

"Namanya politik. Kalau ada yang tidak suka, selalu goreng-goreng," katanya.

2. Suami Bupati, Istri Ketua DPRD

Lain halnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). 

Jabatan bupati dan ketua DPRD dijabat pasangan suami istri.

Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutim. Sementara istrinya, Encek UR Firgasih menjadi Ketua DPRD Kutim.

Encek dilantik di Sangatta, ibu kota Kutai Timur, Kamis (10/10/2019).

Encek Firgasih
Encek UR Firgasih (TribunKaltim.co/Margaret Sarita)

Encek UR Firgasih adalah kader DPC PPP Kutim, sedang sang suami penasihat Partai Nasdem.

Encek diketahui menjadi anggota DPRD Kutim sejak 2014.

Kala itu, Encek duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kutim.

Sedang suaminya, menjabat Bupati Kutim.

Pada pileg tahun ini, PPP memperoleh 9 dari 45 kursi di DPRD Kutim.

Jumlah ini tertinggi dari partai lain yang memiliki kursi di DPRD Kutim dan berhasil mengantarkan Encek jadi ketua.

Sebelumnya, DPRD Kutim dikuasai Golkar kini dikuasai PPP.

Encek mengatakan, sebagai pimpinan dirinya didorong oleh para kader dan masyarakat memimpin DPRD Kutim.

"Jadi nggak ada masalah. Kita bangun sinergitas dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kutim," jelasnya kepada awak media seusai dilantik.

Encek berharap agar di era kepemimpinannya bisa membawa DPRD Kutim dalam mengemban amanah rakyat secara baik.

Sementara, sang suami memastikan tak mengintervensi apa pun meskipun istrinya memimpin DPRD Kutim.

Karena, keputusan DPRD bersifat kolektif kolegial.

"Enggak ada intervensi. Kebetulan istri saya terpilih sebagai ketua DPRD, saya bupati. Kami yakin jalankan tugas secara profesional," jelas Ismunandar.

Bupati Kutai Timur Ismunandar
Bupati Kutai Timur Ismunandar (TribunKaltim.co/Margaret Sarita)

Pria itu menyebut, selain istrinya, ada para wakil dan anggota DPRD Kutim sebanyak 45 orang tentu menjalankan tugas pengawasan ke kepada pemerintah daerah, fungsi penganggaran dan legislasi dengan baik.

Ismunandar juga membantah tudingan dinasti politik di Kutai Timur.

Isu Politik Dinasti Bisa Menggerus Petahana, Begini Penjelasan Lembaga Survei

Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Kutim Terpilih, Singgung jadi Istri Bupati Sampai Cara Membagi Waktu

Ini Dinasti Politik Ratu Atut Chosiyah di Banten

Menurut dia, ada proses politik dalam demokrasi yang mengantarkan istrinya sebagai Ketua DPRD pun dirinya sebagai bupati.

Lagi pula, hubungan keluarga memimpin jabatan di eksekutif dan legislatif terjadi di banyak daerah. Seperti di Bontang dan diluar Kaltim.

Jadi, menurut dia, fenomena ini bagi dia bukan hal baru dan tidak ada yang istimewa. Karena, sisi prosedur dan aturan dinilai tidak ada yang dilanggar. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved