Berita Eksklusif

Keluarga Terjun ke Politik Boleh, Asal tak Membuat Dinasti Politik, Apa Alasannya?

Fenomene keluarga besar terjun ke dunia politik di Kaltim terjadi pada Pemilu Legislatif 2019.

Editor: Sumarsono
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO
Prof Dr Sarosa Hamongpranoto SH 

TRIBUNKALTIM.CO - Fenomene keluarga besar terjun ke dunia politik di Kaltim terjadi pada Pemilu Legislatif 2019.

Ada suami-istri, kakak adik dan ayah atau ibu sama-sama menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Dan, beruntung beberapa dari mereka yang lolos.

Ada orangtua menjabat Kepala Daerah, Walikota atau Bupati, sementara istri atau anak menjadi anggota DPRD.

Menurut pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Prof Sarosa Hamongpranoto, keluarga terjun ke politidak tidak masalah, yang penting tidak membuat dinasti politik.

Jika sudah membentuk dinasti politik bisa berpotensi terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto (kiri) didampingi Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (kanan) menunjukkan nomor urut usai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2/2018).
Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto (kiri) didampingi Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (kanan) menunjukkan nomor urut usai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2/2018). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Dinasti politik ini sudah ada sejak jaman Romawi kuno. Seperti, seorang kaisar menunjuk anaknya menjadi jenderal perang, panglima perang dan penasihat kekaisaran," ujarnya kepada Tribun.

Jaman dahulu itu sangat lumrah. Mengapa itu dilakukan, untuk mengamankan kebijakan yang dikeluarkan oleh kaisar.

Selain mengamankan kebijakan, kerap juga terjadi KKN di seputaran kekaisaran yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan kerabat.

Hal ini bisa terjadi saat dinasti politik menguasai pemerintahan di daerah. Namun, hal tersebut berbeda di Indonesia, khususnya di Kaltim.

Prof Sarosa mengatakan, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan melarang satu keluarga berkompetisi maju sebagai anggota parlemen, kepala daerah, bahkan menjadi presiden sekalipun. Terlebih, saat seluruh anggota keluarga ikut berkompetisi.

"Tidak ada aturan yang melarang sekeluarga maju dan menjadi anggota Dewan ataupun kepala daerah, maupun jabatan politik lainnya. Etika politik tidak mengatur hal tersebut," ungkapnya.

Namun, secara etis itu ya tidak etis. Masa, sekeluarga menjadi anggota DPRD. Pastinya, tanggapan masyarakat pun akan berkata lain atas hal tersebut.

Meski dibolehkan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menyatakan, agar ketika sudah terpilih dan duduk pada jabatan politik semua kepentingan.

Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut [Kompas.com/Robertus Belarminus]
Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut [Kompas.com/Robertus Belarminus] ()

Baik kepentingan kelompok, golongan, suku, ras dan agama harus dikesampingan. Semua yang dilakukan harus mewakili kepentingan umum.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved