Polda Kaltara Ajukan Anggaran Rp 25 Miliar untuk Pengamanan Pilkada di Kalimantan Utara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Polda Kaltara Ajukan Anggaran Rp 25 Miliar untuk Pengamanan Pilkada di Kalimantan Utara

Jelang tahapan Pilkada serentak 2020 di Kalimantan Utara, tak hanya pemerintah, KPU dan Bawaslu yang sibuk otak-atik soal anggaran penyelenggaraan Pemilu.

Polda Kaltara sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban masyarakat Kaltara, juga turut merumuskan anggaran.

• BREAKING NEWS - Masih Merah dan Basah, Orok Berusia 5 Bulan Ditemukan di Bawah Pohon Cempedak

• Posting Nyinyir soal Wiranto, Irma Zulkifli Nasution Kena Tegur, Malah Sebut Profesi Ayah dan Kakek

Namun bukan di ranah penyelenggaraan, melainkan pengamanan Pemilu.

Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit melalui Kabid Humas AKBP Berliando saat ditanya Tribunkaltim.co soal anggaran pengamanan Pilkada,

menjawab hingga saat ini belum mengetahui angka rill yang dianggarkan pemerintah provinsi Kaltara.

"Belum, masih dalam proses di Pemprov.

Kita tunggu saja berapa nanti yang dianggarkan oleh Pemprov Kaltara untuk pengamanan Pilkada di Kaltara," katanya, Senin (14/10/2019).

Saat disinggung berapa nilai yang diajukan Polda Kaltara, perwira polisi 2 bunga di pundak ini mengatakan pihaknya mengajukan sekitar Rp25 miliar ke Pemrov Kaltara,

untuk pengamanan Pilkada 2020 mendatang.

"Untuk pengamanan Pilgub Kaltara, Polda mengusulkan anggaran ke pemprov 25 miliar 485 juta rupiah," bebernya.

Masih Berliando, jumlah personel yang bakal dilibatkan dalam pengamanan tahapan Pilkada Kaltara 2020,

sebanyak 521 personil Polda Kaltara ditambah 250 personel Polres Tarakan.

"Minggu kemarin Karo Ops Polda sudah berkomunikasi dengan pihak Pemprov mengenai hal itu,

kita tunggu saja ya bagaimana keputusannya nanti.

Tentang realisasi anggaran untuk Polda Kaltara dalam rangka Pam Pilgub Kaltara tahun 2020," ungkapnya.

Komit Amankan Tahapan Pilkada 2020, Kapolda Kaltara: Ada yang Mau Rusak Situasi Saya Tindak Tegas!

Diberitakan sebelumnya, Pilkada Kalimantan Utara menyisakan catatan kelam dalam sejarahnya.

Pada 2015 silam, kantor Gubernur Kaltara terbakar ulah dari pengunjuk rasa yang tak terima dengan hasil Pemilu yang dianggap penuh pelanggaran.

Nah, pada 2020 mendatang kursi orang nomor 1 Kalimantan Utara kembali jadi rebutan.

Pilkada bakal digelar untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru Kaltara.

• Pemprov Kaltara Gelontorkan Dana Parpol Rp 2,5 Miliar Tahun Ini, Segini Nilai 1 Suara Rakyat

• Resmikan Tol Langit Bersama Presiden Joko Widodo, Abdul Gafur Masud Singgung Gubernur Kaltim

"Itu, kan, yang dulu, Pilgub yang pertama. Saya ingatkan. Saya akan tindak tegas. Saya tak mau itu terjadi," kata Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit.

Menurutnya kerugian paling besar bila terjadi kerusuhan atau situasi tak kondusif, bakal dirasakan masyarakat Kaltara sendiri.

Masyarakat bakal jadi korban. Sebab itu Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit meminta agar warga tak

mudah diadu domba atau terprovokasi, sebab yang rugi diri mereka sendiri.

"Saya bukan orang asli sini, tapi saya cinta Kaltara. Saya tak mau Kaltara rusak. Saya ingatkan, kalau terjadi

konflik sosial, ekonomi lemah. Yang rugi siapa? Warga sini," ungkapnya

Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit menekankan, pilihan politik boleh berbeda namun persaudaraan tetap tak berubah.

Dia menegaskan kepada bacalon, simpatisan dan timses agar tak membuat hal-hal yang memprovokasi

atau rawan memecah belah di Kaltara, hanya demi kepentingan pribadi dan golongan.

"Namun alhamdulillah, dari awal saya di sini, sudah ada Pilkada dan Pilpres.

Boleh beda pilihan tapi kita tetap saudara. Jangan berbeda kita musuhan, tak boleh itu," ujarnya.

"Saya sebagai Kapolda akan tindak tegas. Anda coba mau merusak situasi yang ada di Kaltara," sambungnya. (Tribunkaltim.co/Fachri)