BPJS Ketenagakerjaan

Penyedia Jasa Konstruksi Wajib Daftarkan Karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan/kontraktor atau penyedia jasa konstruksi wajib melakukan pembayaran iuran setelah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta

Penyedia Jasa Konstruksi Wajib Daftarkan Karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
HO - BPJS Ketenagakerjaan
Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993, peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/Men/VI/2007 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP- 196/MEN/1999 tentang Kep jasa Konstruksi. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Perusahaan/kontraktor atau penyedia jasa konstruksi wajib melakukan pembayaran iuran setelah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebelum karyawan tersebut mulai dipekerjakan.

"Sehingga hal ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal berupa jaminan sosial kepada karyawan yang bersangkutan jika mengalami musibah kecelakaan saat melakukan kegiatan kerja di suatu proyek diberikan pengobatan sampai sembuh (unlimited) dengan standar ruang rawat kelas satu di rumah sakit pemerintah dan kelas yang setara dengan standar kelas satu rumah sakit pemerintah di rumah sakit swasta dan berita baiknya semua biaya gratis tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu bahkan diberikan perlindungan berupa santunan kematian apabila pekerja meninggal dunia baik akibat kecelakaan kerja maupun meninggal biasa," pungkas Murni, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan.

Hal ini berlaku bagi seluruh proyek pekerjaan fisik di lingkungan SKPD dan instansi swasta lainnya di seluruh Indonesia tak terkecuali di wilayah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Perjuangkan Piala Adipura Selama 38 Tahun, Begini Instruksi Bupati Berau Kepada OPD dan Masyarakat

BREAKING NEWS: Gempa 5 SR Kembali Guncang Bengkulu, Sebelumnya Lebih Kuat hingga IV MMI di 2 Wilayah

Tingkatkan Kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan, Pemprov Kaltim Alokasikan Rp 36 Miliar

Mereka didaftarkan sebagai peserta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Terlebih lagi pembayaran yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi itu hanya dilakukan satu kali saja dan perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja buruh lepas hingga masa perawatan berkala kegiatan pekerjaan proyek berlangsung.

Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993, peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/Men/VI/2007 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP- 196/MEN/1999 tentang Kep jasa Konstruksi.

Mengacu kepada Undang-undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Selain itu, Permenaker 44 tahun 2015 pasal 53 tentang Kepesertaan pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi, Perda Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Instruksi Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan program jaminan sosial Kesehatan di Kota Balikpapan.

Terdapat dua program perlindungan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja harian, buruh lepas (yang bekerja di lapangan/lokasi proyek) mendapatkan perlindungan dua (dua) program), yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dan untuk pekerja penerima upah yang dibayarkan tiap bulan minimal program yang harus diikuti oleh pekerja penerima upah (karyawan tetap) khusus untuk karyawan tetap di perusahaan penyedia jasa wajib untuk didaftarkan ke dalam tiga program yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bahkan Jaminan Pensiun (JP).

Sedangkan untuk perpanjangan kontrak pekerjaan, dapat dilakukan dengan cara melapor kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan menyertakan addendum perpanjangan kontrak kerja.

Sehingga santunan yang diberikan jika terjadi hal yang tidak diinginkan mengacu kepada standar upah yang dilaporkan pada saat pembayaran iuran yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Syarat klaim untuk pekerja harian sektor jasa kontruksi yaitu bukti pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan penyedia jasa konstruksi (pengganti kartu BPJS Ketenagakerjaan), KTP pekerja yang meninggal dunia, KTP ahli waris, surat keterangan ahli waris mengetahui camat, kartu keluarga, surat kematian dari kelurahan mengetahui camat, surat nikah bagi yang sudah menikah karena tidak ada kartu BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Murni, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan.

Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved