Prabowo Dikabarkan Bergabung Jokowi, Begini Respons Titiek Soeharto dan Keluarga Cendana
Kabar Prabowo akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi juga mendapat respons dari keluarga Cendana dan Titiek Soeharto
lihat foto
Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya.
Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.
Pertemuan sekitar dua jam itu dilangsungkan di kantor DPP PKB, jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.
Seusai memberikan keterangan terkait pertemuan, Cak Imin sempat ditanya wartawan tentang sikapnya apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
Cak Imin mengatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan kadernya masuk ke dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Iyalah, enggak apa-apa. Yang namanya kerja sama untuk kepentingan rakyat, di mana saja, siap di mana saja," ujar Muhaimin.
Muhaimin mengatakan, dirinya akan mendukung segala bentuk kerja sama yang menuju pada pembaruan dan perbaikan bangsa.
"Ya, semua aspek yang menuju pembaruan dan perbaikan bangsa kita akan lakukan kerja sama," tutur dia.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan bahwa partainya akan siap membantu jika kader Gerindra diminta Presiden Joko Widodo masuk dalam kabinet.
Namun ia juga mengatakan, Partai Gerindra akan siap membantu pemerintah meski tidak berada dalam kabinet.
"Kalau memang kita dibutuhkan kita siap. Tapi kita di luar (kabinet) pun kita siap membantu. Kita siap mendukung," kata Prabowo.
Sikap PDI Perjuangan Selain Nasdem dan PKB, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh PDI-Perjuangan.
Ketua DPP PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan bahwa partainya tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing. (Dok. MPR RI) Basarah menegaskan, Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif untuk memilih orang-orang sebagai menterinya.
"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
