OTT KPK di Kalimantan Timur, Ini Sosok Pejabat yang Terjaring Operasi Senyap di Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan giat operasi tangkap tangan alias OTT.

Kali ini KPK melakukan OTT di 3 lokasi berbeda pada Selasa (15/10/2019).

Juru Bicara KPK Febridiansyah menyebutkan, dua lokasi OTT KPK berada di Kalimantan Timur, yakni Samarinda dan Bontang, sementara satu lokasi lagi berada di Jakarta.

"Total kami amankan 8 orang dan 7 di antaranya di Polda Kaltim untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara 1 orang sedang diperiksa di kantor KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2019) malam.

Delapan orang yang terjaring operasi senyap itu berasal dari unsur Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere, selaku PPK di balai tersebut.

Serta beberapa orang pihak swasta kontraktor asal Bontang dan staf dari balai tersebut.

Untuk Kepala BPJN, Refly Ruddy Tangkere diamankan di Jakarta, sisanya di Samarinda dan Bontang.

"Kami menduga telah terjadi beberapa kali pemberian uang pada pihak penerima.

Belum disampaikan ya siapa pihak penerimanya, tentu saja mereka yang berposisi sebagai pengelenggara negara," katanya.

• BREAKING NEWS KPK OTT Kontraktor dan Staf BPJN Diduga Terkait Proyek Jalan Samarinda-Bontang

"Namun pemberian uang ini diduga tidak dilakukan secara langsung, pemberian uang diduga melalui transfer rekening ke ATM," sambung Febridiansyah.

Febridiansyah mengatakan, pemberi suap mentransferkan uang secara periodik pada rekening milik perantara.

Kemudian ATM-nya diberikan kepada pihak penerima.

• Pejabat Tinggi Bontang Benarkan Pengusaha asal Bontang Terjerat OTT KPK

"Nah uang di ATM itulah yang diduga diugunakan pihak penerima," kata dia.

Sampai dengan saat ini, ujar Febridiansyah, diduga sudah diterima sekitar Rp 1,5 miliar.

"Penerimaan ini diduga terkait paket pekerjaan jalan multiyears senilai Rp 155 miliar di sana.

Jadi bagian dari proyek Kementerian PUPR di Jakarta. Itu informasi awal yang bisa kami sampaikan," ujar dia.

Katanya, Rabu (16/10/2019) besok pada penerbangan pagi segera dibawa pihak-pihak yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Gedung Merah Putih KPK.

"Jadi yang diamankan juga buku bank dan ATM karena memang transaksinya tidak melalui cara konvensional," kata Febridiansyah.

• Di Instagram, Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra, Sinyal Kuat Kursi Menteri Kabinet Jokowi-Maruf?

Gubernur Kaltim benarkan OTT KPK di Wilayahnya

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap dua orang di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (15/10/2019).

Aksi OTT KPK terjadi sekitar pukul 14.00 Wita.

Dua orang berhasil diamankan dalam aksi OTT KPK di Kalimantan Timur.

Mereka adalah ATS, Staf Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Wilayah XII Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alias Kementerian PUPR dan H, kontraktor proyek di Kementerian PUPR.

Dua orang tersebut diduga pelaku Korupsi, ditangkap tim Penyidik KPK di salah satu kantor, Jalan Tengkawang, Samarinda, Kalimantan Timur.

Penangkapan diduga terkait Korupsi proyek pembangunan jalan Samarinda-Bontang senilai Rp 12 miliar.

Menyikapi kabar OTT tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor tidak menampik adanya penangkapan ini.

Bahkan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi langkah KPK dengan penegakan hukum yang dijalankan saat ini.

Menurut Isran Noor, pihaknya menyerahkan seluruh persoalan ini kepada pihak penegak hukum untuk menyelesaikannya.

"Saya juga baru dapat info malam ini. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) infonya," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Kaltim usai menghadiri pisah sambut Kajati Kaltim, pada Selasa (15/10/2019), pukul 22.30 WITA, di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

• Baru Dilantik Ridwan Kamil, Terkuak Harta Bupati Indramayu Supendi yang Kena OTT KPK

"Kalau sudah diambil alih oleh KPK, ya berarti benar. Kita serahkan saja sepenuhnya kepada KPK untuk menyelesaikan masalah ini," lanjutnya.

Sementara itu, terkait kejelasan proyek tersebut, Isran Noor tidak pula menampik adanya penggunaan dana APBN.

Bahkan Isran Noor cenderung membenarkan hal itu.

"Proyek APBN. Pegawainya Balai," lanjutnya menimpali.

• Rekam Jejak Bupati Indramayu Supendi Politisi Partai Golkar Sebelum Kena OTT KPK

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Taufik Fauzi di tempat yang sama juga mengaku mengetahui tentang isu tersebut.

Namun, Taufik Fauzi memilih tidak banyak berkomentar dengan kasus penangkapan oknun staf BPJN maupun kontraktor.

"Saya no coment dulu.

Saya mau pastikan info ini dulu sebenar-benarnya.

Tapi, sesuai informasi yang saya dapat pegawai kami di dinas, Insya Allah tidak ada yang terlibat," singkatnya.

(*)