BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penyesuaian Program JKN KIS di UWGM Samarinda

BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penyesuaian Program JKN KIS di UWGM Samarinda

BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penyesuaian Program JKN KIS di UWGM Samarinda
TribunKaltim.Co/purnomo susanto
Penyerahan cendramata oleh Kepala Cabang BPJS Samarinda, Octovianus Ramba kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (Kesmas) UWGM, Suwignyo sebelum kuliah umum sosialisasi progran JKN-KIS dihadapan mahasiswa Kesmas, pada Senin (28/10/2019), di Kampus UWGM Samarinda, Jalan M Yamin 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penyesuaian Program JKN KIS di UWGM Samarinda

Rencana pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dijalankan,

Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, disosialisasikan  BPJS Kesehatan Samarinda, pada Senin (28/10/2019), di Auditorium Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM), Samarinda, Jalan M Yamin.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Octovianus Ramba mengungkapkan, rencana dinaikkannya iuran pembayaran kepesertaan program JKN-KIS ini memang menuai pro dan kontra.

Pengumuman Pendaftaran Seleksi CPNS di Samarinda Kaltim akan Disampaikan November Ini

Viral di WhatsApp, PNS Dinas Pendidikan Ini Menikah Lagi, Akui Istri Pertama Izinkan Poligami

Alasan Amien Rais Mau Jewer Para Menteri Jokowi, Tak Disangka Mahfud MD Beri Balasan Menohok

Sehingga  menjadi kewajiban untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa iuran ini dinaikkan oleh pemerintah.

“Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia menanggung beban pembayaran program JKN-KIS.

Jumlah iuran yang telah ditetapkan dan harusnya dibayarkan, tidak sesuai dengan yang dibayarkan masyarakat,” ujarnya, usai mengisi Kuliah Umum Sosialisasi Program JKN-KIS bagi Mahasiswa UWGM.

“Jadi, untuk memenuhi seluruh iuran yang telah ditetapkan itu pemerintah menyalurkan dana talangan.

Dana untuk talangan itupun tidak sedikit, mulai dari Rp 5 triliun di tahun awal, pada 4 tahun lalu sampai sekarang dana talangan itu senilai kurang lebih Rp 10 triliun. Jadi, penyesuaian pembayaran memang harus dilakukan,” lanjutnya.

Tahun in dibeberkan Octovianus Ramba, apabila iuran JKN-KIS tidak disesuaikan maka pemerintah pusat akan mengeluarkan dana talangan senilai kurang lebih Rp 32 triliun.

Halaman
12
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved