1 Minggu Jabat Menag, Fachrul Razi Langsung Ngegas soal Cadar & Celana Cingkrang, Perintah Jokowi?

"Pas dibilang kayak gitu banyak yang kaget juga, tapi benar, karena Menteri Agama itu melayani administrasi dari pelayanan umat-umat beragama supaya semua umat beragama itu berkembang, makin berkualitas dan berintegritas," kata dia.

Heboh celana cingkrang

Kurang lebih seminggu menjabat Menteri Agama, Fachrul Razi langsung membuat heboh. 

Fachrul Razi menyoroti soal penggunaan celana cingkrang di lingkungan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) atau Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).

Ketua Bravo 5 itu menitikberatkannya pada dua aspek.

"Masalah celana cingkrang cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama. Karena memang agama pun tidak melarang," ujar Fachrul Razi di Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019), seperti dilansir Tribunnews.com.

Namun, di satu sisi Fachrul Razi menyebut ada aturan larangan penggunaan celana cingkrang bagi PNS atau ASN.

Hal itu merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, ASN atau PNS pria diwajibkan menggunakan celana panjang yang menutupi mata kaki.

Adapun, maksud dari istilah celana cingkrang, biasanya ujung celana berada di atas mata kaki.

"Tapi dari aturan pegawai bisa, misalnya di tempat ditegur celana kok tinggi gitu? Kamu enggak lihat aturan negara bagaimana? Kalau enggak bisa ikuti, (silakan) keluar kamu," kata dia.

• Sosok Fachrul Razi Calon Menteri Jokowi, Tak Cuma Pecat Prabowo Subianto Ternyata Orang Dekat Luhut?

Tak hanya itu, Fachrul Razi juga memperingatkan PNS yang mendukung khilafah, untuk keluar dari Indonesia.

"Sikap kita mesti sama. Kalau ada yang bersifat mendukung khilafah itu kan mendukung negara lain. Kamu dibayar Indonesia, kamu harus hormat Indonesia, kamu bisa berubah enggak? Kalau enggak bisa keluar Indonesia keluar dari wilayah ini!" kata Fachrul Razi.

Fachrul Razi menambahkan, soal radikalisme selalu menjadi tugas pemerintah.

Sebelumnya kata Fachrul Razi, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa isu radikalime bukan hal yang baru dan sudah menjadi realita.

"Bapak Presiden mengatakan bahwa masalah radikalisme adalah realitas untuk kita semua kementerian yang ada di Indonesia," pungkasnya.