Bela Anies Baswedan Soal Anggaran, Ketua TGUPP Ini Diserang Ima Mahdiah dan William Aditya Sarana

TRIBUNKALTIM.CO - Bela Anies Baswedan soal anggaran, anggota TGUPP ini diserang Ima Mahdiah dan William Aditya Sarana.

Ketua TGUPP DKI Jakarta, Amin Subekti mendapat respon tegas dari dua politikus muda DPRD DKI Jakarta, yakni Ima Mahdiah dan Willian Aditya Sarana.

Kala itu, Ketua TGUPP Amin Subekti mencoba membela Anies Baswedan di acara Mata Najwa, terkait rancangan anggaran APBD DKI Jakarta yang banyak disorot.

• TNI Bangun Pangkalan Militer Anti Nuklir di Ibu Kota Baru Kalimantan, Ini Perintah Jokowi ke Prabowo

• Dewi Tanjung Laporkan Novel Baswedan ke Polisi, PDIP Buang Badan, Ini Respon Sepupu Anies Baswedan

• DPRD DKI Jakarta: Orang Bodoh Tahu Anggaran Konsultan RW Anies Baswedan Keterlaluan, Ini Rinciannya

• Ima Mahdiah, eks Staf Ahok, Anggota DPRD DKI Jakarta: Anies Baswedan Merasa Tak Aman Anggaran Dibuka

Dilansir dari Tribun Bogor persoalan rancangan anggaran DKI Jakarta menuai kehebohan publik.

Sosok sang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun mendapat perhatian dari khalayak.

Tak hanya itu, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat memberikan komentarnya terkait anggaran itu pun ikut jadi sorotan.

Karenanya, perbandingan antara sosok Anies Baswedan dan Ahok kala menyikapi soal anggaran DKI Jakarta pun turut diperbincangkan.

Dalam tayangan Mata Najwa pada Rabu (6/11/2019), perbandingan sikap yang diurai Anies Baswedan dan Ahok kala menyikapi soal anggaran di DKI Jakarta pun menjadi bahasan.

Ketua TGUPP DKI Jakarta, Amin Subekti mengurai gaya Anies Baswedan kala melihat adanya keganjilan terkait anggaran.

Tak berkoar-koar, Anies Baswedan menurut Amin Subekti justru akan memperbaiki semuanya dari dalam.

Hal tersebut dibuktikan dari penyisiran yang langsung dilakukan Anies Baswedan saat mengetahui adanya masalah dalam susunan anggaran

"Memang gayanya Pak Anies seperti itu.

Ketika melihat sesuatu yang tidak pada level yang seharusnya, seperti anggaran tadi, yang dilakukan adalah memperbaiki ke dalam.

Kita melakukan penyisiran, banyak sekali ditemukan hal-hal seperti itu," ucap Amin Subekti dilansir TribunnewsBogor.com.

Menanggapi ucapan Amin Subekti , Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah pun memberikan tanggapannya.

Menurut Ima Mahdiah, masyarakat sebenarnya harus tahu soal anggaran yang mereka usulkan.

Karenanya, akses dari pemerintah terkait anggaraan itu menjadi sebuah kewajiban agar masyarakat bisa melihat sendiri.

"Anggaran ini kan totalnya banyak, masyarakat dari RT, RW, Musrembang kan mengusulkan.

Tapi mereka juga harus lihat, (usulannya) dianggarkan atau tidak. Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas.

Apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," ucap Ima Mahdiah.

Karenanya, melihat kebijakan Anies Baswedan yang justru seperti menutup-nutupi fakta soal anggaran, Ima Mahdiah pun heran.

Sebab menurut Ima Mahdiah, jika memang tak ada masalah, apa salahnya persoalan terkait anggaran itu dibuka kepada publik.

"Karena saya lihat di sini Pak Anies kaya insecure.

Apa yang ditutup-tutupin ?

Kalau tidak ada apa-apa ya sudah kita buka aja ke publik," imbuh Ima Mahdiah.

Penjelasan yang diurai Amin Subekti itu juga memicu komentar dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yakni William Aditya Sarana.

William Aditya Sarana mengungkap bahwa sebenarnya, akses publik untuk tahu soal anggaran itu terputus kala membahas soal uang.

Ya, saat sudah membicarakan soal rincian dana yang diperlukan, pihak penyusun anggaran akan menutup aksesnya.

"Itu Musrembang, rembug RW itu belum ngomongin duit.

Kalau udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD, langsung ditutup aksesnya, Transparansinya," urai William Aditya Sarana.

Mendengar penjelasan William Aditya Sarana, Ima Mahdiah pun mengurai gaya Ahok kala menghadapi persoalan rancangan anggaran.

Diakui Ima Mahdiah, di zaman Ahok, rancangan anggaran itu akan terbuka bahkan ketika baru sampai pada RKPD.

Kala itu, Ahok mengaku ingin masyarakat sendiri yang mengawal soal anggaran dan usulan yang telah mereka ajukan.

"Dibuka bahkan sejak RKPD, sebelum KUPPAS.

Karena di sini masyarakat bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang, kita upload biar kelihatan.

Kalau di Musrembang sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan kan bisa ketahuan, bisa menjadi info untuk Gubernur," ungkap Ima Mahdiah.

Karenanya, ketika di periode sekarang justru ditutup aksesnya, Ima Mahdiah menyayangkan sikap Anies Baswedan.

"Sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari zamannya RPKD, KUPPAS, yang seperti ini tidak akan terjadi," ucap Ima Mahdiah.

Usai mendengar penjelasan tersebut, Najwa Shihab pun kembali bertanya kepada Amin Subekti soal Transparansi Anies Baswedan.

Menurut Amin Subekti, pemerintahan Anies Baswedan sudah mencoba untuk bersikap transparan.

"Jadi menilai Transparansi itu apakah salah satunya ketika seluruh rancangan itu bisa diakses oleh publik ?" tanya Najwa Shihab.

"Masing-masing orang boleh punya pendapat, bebas saja.

Tapi kami memegang pakem-pakem dalam proses penganggaran. Anggaran itu kan produk dari dua belah pihak, eksekutif dan legislatif.

Kemudian ketika sudah dibahas, itulah yang disebut anggaran. Dan kita pasti transparan, dari tahun-tahun sebelumnya juga kita transparan," pungkas Amin Subekti.

Seolah masih belum menemukan jawaban yang diingin, Najwa Shihab pun kembali mencecar Amin Subekti soal Transparansi.

Najwa Shihab juga mempertanyakan kenapa periode Anies Baswedan dengan Ahok berbeda dalam hal Transparansi.

Hingga akhirnya, anggapan kemunduran soal Transparansi di pemerintahan Anies Baswedan pun menyeruak.

"Kenapa periode sebelumnya di-upload, sekarang tidak, alasannya ?" tanya Najwa Shihab.

"Tahun sebelumnya, 2017 juga kita upload sebenarnya. Setelah jadi kita upload," pungkas Amin Subekti.

"Sebelum jadi ?" tanya Najwa Shihab lagi.

"Ya sebelum jadi kan masih proses pembahasan kan, memang belum final," jawab Amin Subekti.

"Tapi periode yang lalu bahkan belum final pun bisa diakses dan sekarang kenapa mundur ?" tanya Najwa Shihab.

"Enggak mundur. Saya kita kita ingin menghargai proses penganggaran yang ada saja," ujar Amin Subekti.

Gusar mendengar jawaban Amin Subekti, Najwa Shihab pun kembali melayangkan pertanyaan menohok.

Pertanyaan yang diurai Najwa Shihab itu pun mendapat tepuk tangan meriah dari penonton.

"Menghargai DPRD tapi tidak menghargai publik ketika publik tidak boleh mengakses ?" tanya Najwa Shihab yang membuat publik heboh.

Langsung menjawab pertanyaan Najwa Shihab, Amin Subekti pun kembali meluruskan pernyataannya.

Namun, jawaban Amin Subekti itu justru kembali dicecar oleh Misbah Hasan, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.

"Bukan begitu. Kita menghargai semua. Publik itu sudah dilibatkan dari awal," jawab Amin Subekti.

"Ketika diminta seknas Fitra (melayangkan surat untuk lihat dokumen KUA-PPAS), ditolak, itu kenapa ?" tanya Najwa Shihab.

"Tadi lagi jawabannya, (karena bahasan soal anggaran) masih belum final kan," pungkas Amin Subekti.

"Tapi itu kan sebenarnya hak warga untuk mendapatkan dokumen meskipun itu belum final.

Meskipun itu masih rancangan. Karena menurut UU KIP, dokumen rancangan itu menjadi dokumen yang serta merta diberikan kepada masyarakat," cecar Misbah Hasan. (*)