Bila Tak Kunjung Upload APBD, Ini Ancaman William Aditya ke Anies Baswedan, Sebut Gubernur Amatiran

Usulan anggaran tersebut terdapat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Sederet anggaran mengundang kontroversi dan dianggap ganjil.

Sebelumnya, disorot soal anggaran lem Aibon hingga bolpoin.

Kali ini, anggaran yang menyangkut juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diajukan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI Jakarta turut disorot.

Anggaran untuk upah juru tulis pidato Anies tersebut dirasa ganjil karena jumlahnya terlalu banyak.

Jumlah upah yang dianggap tidak beres tersebut kemudian menjadi sorotan dan menuai komentar dari berbagai pihak.

Begitu juga fraksi Gerindra dan PDIP yang turut memberikan komentarnya.

Dalam draf KUA-PPAS, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp 390 juta untuk upah 4 orang juru tulis.

Karena menjadi sorotan, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi pun memberikan klarifikasinya.

Menurutnya, ada kesalahan input yang dilakukan pihaknya saat memasukan data ke dalam sistem e-budgeting.

Kesalahan input ini pun disebut Mawardi, imbas dari sistem e-budgeting yang masih menggunakan komponen lama dimana upah juru tulis pidato Gubernur masih berada di angka Rp 5 juta.

Sedangkan, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1214 Tahun 2019, Anies menetapkan biaya honorarium tenaga ahli non pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk penulis naskah pidato sebesar Rp 8,2 juta per bulan.

"Kami membutuhkan empat orang sehingga tercapai nilai pagu Rp 392 juta. Karena di komponen lama masih Rp 5 juta, maka yang mendekati Rp 392 juta adalah dibagi 12, kemudian dibagi lagi Rp 5 juta sehingga perkaliannya menjadi 6,5 ketemunya," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Mawardi mengklaim, anggaran ini hal yang baru lantaran sudah ada sejak zaman Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Hanya saja, jumlah penulis naskah pidato ini meningkat di masa kepemimpinan Anies Baswedan.