Disorot PSI dan PDIP Soal Anggaran Tak Transparan, Anies Baswedan Juga Dikritik Siksa Pejalan Kaki

TIBUNKALTIM.CO - Disorot PSI dan PDIP soal anggaran tak transparan, Anies Baswedan juga dikritik siksa pejalan kaki.

Beberapa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini menuai sorotan, dimulai dari aneka anggaran aneh di rancangan APBD DKI Jakarta.

Bukan hanya soal anggaran, kebijakan Anies Baswedan lainnya juga dinilai memberatkan masyarakat.

• Dewi Tanjung Laporkan Novel Baswedan ke Polisi, PDIP Buang Badan, Ini Respon Sepupu Anies Baswedan

• DPRD DKI Jakarta: Orang Bodoh Tahu Anggaran Konsultan RW Anies Baswedan Keterlaluan, Ini Rinciannya

• Ima Mahdiah, eks Staf Ahok, Anggota DPRD DKI Jakarta: Anies Baswedan Merasa Tak Aman Anggaran Dibuka

• Manuver Terlalu Ekstrem ke PKS, Surya Paloh Kena Tegur Jokowi, Ditertawakan Kader Golkar, Responnya?

Dilansir dari Kompas.com, atap Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dicopot atas perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengkritik langkah melepas atap JPO Sudirman oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Alfred menilai, dilepasnya atap JPO Sudirman malah menyiksa penyeberang.

“Jadi kalau mempertahankan hanya untuk lihat terbuka, itu sebenarnya menambah siksaan baru bagi pejalan kaki,” ujar Alfred saat dihubungi, Kamis (7/11/2019).

Alfred mengatakan, harusnya JPO Sudirman itu dirobohkan.

Sebab, kata dia, JPO Sudirman salah satu dari 30 JPO di DKI yang perlu dirobohkan.

Ia menilai, banyak JPO di Jakarta yang sudah tidak layak untuk dilintasi.

“Harusnya dirobohkan dulu untuk tidak menambah penderitaan pejalan kaki.

Kan pejalan kaki bukan yang kita sehat-sehat seperti ini kan, tapi yang berkebutuhan, itu seperti lansia, disabilitas lalu anak kecil yang ototnya baru tumbuh, nah itu yang harusnya dipikirkan," kata dia.

"Jadi bukan masalah atapnya dibuka untuk orang bisa memandang, bukan gitu.

Kalau memandang kota Jakarta, ya dari atas gedung, bukan di JPO,” tambah Alfred.

Menurut dia, lebih baik JPO Sudirman diganti dengan pembangunan pelican crossing agar kecepatan berkendara di Jalan Sudirman berkurang.

Denga demikian, ketika pejalan kaki melintas di pelican crossing, maka secara otomatis pengendara mengurangi kecepatannya.

“Karena batas kecepatan dan lain-lain cukup cepat, harusnya daerah Sudirman itu tidak di desain lagi untuk kecepatan kendaraan, itu kan jalan protokol,” kata dia.

“Jadi kalau mau bicara kecepatan bahwa batas kecepatan di dalam kota itu maksimum 50 Km per jam.

Jadi untuk apalagi cepat-cepat dalam kota?” tambahnya.

Diketahui, atap JPO Sudirman dicopot atas perintah Anies Baswedan.

Atap JPO dianggap tidak diperlukan karena hanya menghubungkan antar-trotoar (tempat outdoor) atau tidak menyambungkan halte Transjakarta.

Dengan dicopotnya atap jembatan, kata Anies Baswedan, JPO Sudirman akan menjadi lokasi yang bagus untuk berfoto.

PDIP dan PSI Tuntut Anies Baswedan Transparan

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Nahdiah angkat bicara mengenai polemik anggaran APBD Jakarta dari sang Gubernur Anies Baswedan yang kini tengah santer dibicarakan.

Tanggapan soal polemik anggaran APBD Jakarta itu disampaikan Ima saat menjadi narasumber acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (6/11/2019).

Ima menerangkan bahwa APBD dari DKI Jakarta untuk masyarakatnya perlu ditampilkan secara transparan kepada publik.

"Kita ini kan anggarannya ini totalnya banyak, komponen itu sekitar 200 ribu," ujar Ima.

"Masyarakat dari RT, RW, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), mereka kan mengusulkan, tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak," sambungnya.

Menurutnya transparansi soal dana APBD dinilai sangat penting supaya adanya kejelasan.

Ima Mahdiah kemudian menyinggung sikap Anies Baswedan yang ia anggap insecure atau tidak aman.

Menurutnya, sebagai gubernur Anies Baswedan seharusnya bisa lebih terbuka kepada masyarakatnya sendiri dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload agar masyarakat juga bisa jelas gitu, apa yang sudah di anggarkan dan apa yang belum," tegas Ima Mahdiah.

"Karena kalau saya lihat Pak Anies ini kayak insecure, apa yang ditutup-tutupi seperti itu."

"Karena kalau tidak apa-apa ya sudah kita buka saja ke publik," tukasnya.

Sementara,  Juru Bicara (jubir) DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan PSI ingin membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Kompas Tv, Senin (4/11/2019), Rian mulanya menjelaskan PSI sudah sejak awal ingin mendorong terjadinya transparansi proses penganggaran.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran," jelas Rian Ernest.

Ia kemudian menjelaskan alasan transparansi adalah agar seluruh warga DKI Jakarta dapat mengecek sendiri detail anggaran dari awal hingga akhir.

"Kenapa, agar semua mata yang ada di DKI Jakarta ini bisa melihat rinci detil anggaran sejak awal," jelasnya.

Rian tidak ingin publikasi anggaran hanya dilakukan setelah di akhir penetapan.

"Bukan di akhir penetapan," kata dia.

Rian yakin adanya transparansi akan sangat membantu tugas dari para aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut lantaran jumlah orang yang mengawasi proses penganggaran akan bertambah signifikan.

"Ini juga kami yakin akan membantu tugas temen-temen ASN di Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

Ia kemudian menjelaskan dengan dibukanya proses anggaran, PSI akan membantu melindungi para aparatur sipil negara yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.

"PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi teman-teman aparatur sipil negara yang bekerja dengan sungguh-sungguh," tuturnya.

Rian tidak ingin ada aparatur sipil negara yang tidak bersalah menjadi korban kambing hitam dalam kejanggalan proses penganggaran.

"Agar tidak lagi menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran," kata dia. (*)