Gubernur Anies Baswedan Dikritisi PSI, Taufiqurrahman Singgung William Aditya Sarana Belum jadi DPRD

Setelah itu, Taufiqurrahman mempermasalahkan soal unggahan William Aditya Sarana hingga viral dan menjadi perbincangan.

"Kedua, masalah upload RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA-PPAS menurut saya, kalau dibilang penting enggak penting ya menurut saya juga sama."

"Menurut saya wajib atau tidak wajib," tutur Taufiqurrahman, Demokrat.

Karena sebenarnya yang perlu diketahui oleh publik adalah RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah final.

"Itulah nanti yang akan dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta."

Lebih lanjut, Taufiqurrahman menyinggung pernyataan William Aditya Sarana yang menyebut warga Jakarta berhak menyisir anggaran DKI Jakarta.

Menurutnya, hanya anggota dewan yang berhak menyisir anggaran karena memiliki hak budgeting.

"Saya bilang itu pernyataan yang sia-sia, karena warga Jakarta tidak bisa menyisir anggaran itu. Karena mereka tidak punya hak budgeting, yang punya hak budgeting itu anggota DPRD DKI Jakarta dan ada forum rapat resminya untuk bagi anggota DKI menyisir anggaran itu," urai Taufiqurrahman.

"Ada rapat komisi-komisi, ada rapat banggar disitulah disisir anggaran."

Dikritisi sampai komponen kesatuan yang paling kecil itu bisa, hanya anggota DPRD melakukan itu.

"Tapi publik tidak bisa ngapa-ngapain," imbuh dia.

Nah, Najwa Shihab lantas menanyakan maksud dari Taufiqurrahman.

"Tidak bisa atau dibuat tidak bisa?," tanya Najwa Shihab.

"Tidak bisa, mau ngapain coba publik, emang publik punya hak budgeting?," jawab Taufiqurrahman.

"Jadi cuma anggota DPR saja yang bisa dipilih rakyat yang dapat menyoroti anggaran?," tanya Najwa Shihab lagi.