Gubernur Anies Baswedan Dinilai tak Transparan soal APBD, Ima Ungkap ada 200 Ribu Komponen di APBD

Gubernur Anie Baswedan Dinilai tak Transparan soal APBD, Ima Ungkap ada 200 Ribu Komponen di APBD

Editor: Samir Paturusi
TribunKaltim.CO/HO
Ima Nahdiah, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP 

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal youtube realita tv, Minggu (3/11/2019), Anies merasa kasus angka fantastis pada APBD DKI Jakarta diangkat seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya.

"Sekarang persoalan ini diangkat seakan-akan hanya terjadi di era tahun ini," ujar Anies.

Karena adanya tudingan yang menuduh seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya, Anies mengatakan dirinya terpaksa menunjukkan adanya kejanggalan tersebut di tiap tahun.

"Karena dituding begitu, saya terpaksa menjawab dan terpaksa saya tunjukkan, ada semua (kejanggalan) dari tiap tahun," tambahnya.

Anies mengatakan orang yang ingin menuduh dirinya bersalah, malah membuat dirinya bisa mengatakan kalau hal ini adalah warisan dari gubernur sebelum dirinya.

"Jadi yang semula mau mengatakan ini adalah salahnya sekarang (era Gubernur Anies Baswedan), malah sekarang bisa saya katakan ini adalah warisan (gubernur terdahulu)," papar Anies.

Anies mengatakan karena ada yang mengangkat kejanggalan ini, ia terpaksa menjawab dengan memberikan data-data kejanggalan yang terjadi sebelum ia memimpin.

"Gara-gara Anda angkat, terpaksa saya harus menjawab," kata dia.

PSI Tuntut Anies Transparan

Juru Bicara (jubir) DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan PSI ingin membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Senin (4/11/2019), Rian mulanya menjelaskan PSI sudah sejak awal ingin mendorong terjadinya transparansi proses penganggaran.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran," jelas Rian.

Ia kemudian menjelaskan alasan transparansi adalah agar seluruh warga DKI Jakarta dapat mengecek sendiri detail anggaran dari awal hingga akhir.

"Kenapa, agar semua mata yang ada di DKI Jakarta ini bisa melihat rinci detil anggaran sejak awal," jelasnya.

Rian tidak ingin publikasi anggaran hanya dilakukan setelah di akhir penetapan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved