Gubernur Anies Baswedan Dinilai tak Transparan soal APBD, Ima Ungkap ada 200 Ribu Komponen di APBD

"Bukan di akhir penetapan," kata dia.

Rian yakin adanya transparansi akan sangat membantu tugas dari para aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut lantaran jumlah orang yang mengawasi proses penganggaran akan bertambah signifikan.

"Ini juga kami yakin akan membantu tugas temen-temen ASN di Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

Ia kemudian menjelaskan dengan dibukanya proses anggaran, PSI akan membantu melindungi para aparatur sipil negara yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.

"PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi teman-teman aparatur sipil negara yang bekerja dengan sungguh-sungguh," tuturnya.

Rian tidak ingin ada aparatur sipil negara yang tidak bersalah menjadi korban kambing hitam dalam kejanggalan proses penganggaran.

"Agar tidak lagi menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran," kata dia.

 Sebelumnya, setelah anggaran Lem Aibon dan pengadaan Ballpoint di DKI Jakarta disorot berbagai pihak, kini giliran anggaran konsultan RW di DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan yang disorot.

Seperti anggaran Lem Aibon, anggaran konsultan RW pun disebut mengada-ada karena jumlahnya fantastis, yakni setengah miliar lebih untuk 1 RW.

• Kabar Buruk Kader PSI William Aditya Sarana, Terancam Dipecat Karena Beri Citra Buruk Anies Baswedan

• Manuver Terlalu Ekstrem ke PKS, Surya Paloh Kena Tegur Jokowi, Ditertawakan Kader Golkar, Responnya?

• Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Ahok dan Antasari Azhar di Dewan Pengawas KPK, Ini Kuncinya

Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dirinya sudah menyisir anggaran di rancangan APBD 2020 DKI Jakarta.

Rencana penggelontoran dana Rp 556 juta per RW untuk konsultan penataan wilayah kumuh di DKI Jakarta menuai kontroversi.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Kompas TV, Selasa (5/11/2019), anggaran itu masuk dalam kegiatan community action plan (CAP) 2020 yang ditujukan untuk memperbaiki sejumlah RW yang ada di lima wilayah DKI Jakarta.

Sejumlah pihak, seperti pengamat hingga DPRD DKI Jakarta menyebut, dana miliaran yang akan dikucurkan untuk membayar jasa konsultan itu sangat mengada-ada.

Mulanya, pembawa acara Aiman Witjaksono menanyakan soal logika anggaran yang dibuat.