Upah Guru Honorer Samarinda Hanya Rp 700 Ribu Per Bulan, Anggota DPR Ini Upayakan Gaji UMK

Ini upah guru honorer Samarinda Hanya Rp 700 Ribu Per Bulan, anggota DPR Ini upayakan gaji UMK di Samarinda Kalimantan Timur.

Upah Guru Honorer Samarinda Hanya Rp 700 Ribu Per Bulan, Anggota DPR Ini Upayakan Gaji UMK
TribunKaltim.Co/Cahyo W Putro
Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI. Ini upah guru honorer Samarinda Hanya Rp 700 Ribu Per Bulan, anggota DPR Ini upayakan gaji UMK di Samarinda Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ribuan tenaga honorer tidak bisa mengikuti pretes Pendidikan Profesi Guru (PPG), karena syarat yang dicantumkan pada akun SIM PKB Guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lembaga Negeri, syaratnya harus punya SK penugasan dari kepala dinas pendidikan atau SK Bupati.

Pretes PPG Tahun 2019 mulai dibuka tanggal 30 September dan ditutup tanggal 31 Oktober yang lalu. Para peserta tidak hanua datang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun para tenaga honorer pun antusias mengikuti ini, dengan harapan dapat memiliki kompetensi.

Koordinator Forum Guru Honorer kota Samarinda Makkullau mengatakan, dua ribuan guru honor di Samarinda telah memiliki SK dari kepala dinas, tapi tidak bisa juga digunakan.

“Ternyata gak bisa digunakan, karena didalam SK masih tercantum SK guru sekolah, dan bukan SK guru Daerah, padahal ditanda tangani langsung sama kepala dinas,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/19).

Ia menyebutkan, umumnya yang menerima SK itu, sudah mengabdi selama 5 tahun hingga 25 tahun.

Sejak 2017 pihaknya sudah meminta dibuatkan SK, mereka berharap didalam SK dicantumkan besaran tunjangan Rp. 700 ribu, supaya bisa difungsikan ke setiap urusan pendidikan.

Makkullau lanjut mengungkapkan, bahwa permohonan diajukan bulan Februari dan dikeluarkan pada bulan September oleh kepala dinas pendidikan kota Samarinda, akan tetapi tanpa tertera nominal. Meskipun begitu pihaknya tidak mempersoalkan asal SK bisa difungsikan.

“Tapi saat kami daftar PPG supaya berkompetensi tidak bisa, SK itu hanya bisa difungsikan untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bagi tenaga honor sudah 5 tahun kerja,” tandasnya.

“Kami tidak diberitahu, kami pikir kalau ditanda tangani dinas berarti SK daerah, kami juga tidak di kasitau kalau itu masuk SK sekolah dan tidak bisa ngurus PPG,” lanjutnya.

Karena tak bisa digunakan, Makkullau coba mempertanyakan kepada Kepala Dinas pendidikan.

Halaman
1234
Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved