Kabar Buruk, PSI Ungkap APBD DKI Jakarta era Anies Baswedan 2020 Bisa Defisit Rp 10 Triliun Lebih

TRIBUNKALTIM.CO - Ada kabar buruk, PSI ungkap APBD DKI Jakarta era Anies Baswedan 2020 bisa defisit Rp 10 triliun lebih.

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terus menyoroti rancangan APBD 2020 DKI Jakarta.

Selain menemukan sejumlah anggaran janggal, PSI juga menemukan potensi defisit di APBD DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

• TERUNGKAP, Profil Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan, Setia Kawan Hingga Putus Sekolah

• Kritik Anies Baswedan Joker dan Sebut Fahira Idris Pemain Pinggiran Keluarga Ade Armando Dapat Teror

• Bukan Anies Baswedan, Justru Keluarga Reino Barack Dicalonkan Nasdem Jadi Capres, Respon Surya Paloh

• Anggota SBY di DKI Jakarta akan Bongkar dan Hapus Anggaran TGUPP Anies Baswedan, Jadi Mirip Era Ahok

Temuan fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengatakan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2020 berpotensi defisit Rp 10,7 triliun.

Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebutkan, prediksi itu dibuat setelah pihaknya mengikuti rapat badan anggaran Banggar DPRD DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2019.

Saat itu Pemprov DKI Jakarta mengurangi proyeksi pendapatan di rancangan KUA PPAS 2020 sebesar Rp 6,5 triliun, dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Di dalamnya terdapat target pajak sebesar Rp 49,5 triliun.

Ia mengatakan, jika melihat target pajak tahun 2019 sebesar Rp 44,54 triliun, realisasinya diperkirakan hanya Rp 40,2 triliun atau defisit Rp 4,43 triliun.

"Dari situ, fraksi PSI menilai target pajak tahun 2020 sebesar Rp 49,5 triliun itu over estimate," kata Idris Ahmad di ruang fraksi PSI, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Idris Ahmad menjelaskan, pihak internal PSI telah melakukan perhitungan realisasi pendapatan pajak dengan melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun.

Realisasi pajak tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,7 triliun.

"Jika prediksi kami ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun," ujar dia.

Selanjutnya, potensi defisit juga akan terjadi pada anggaran belanja karena dari Rp 94,3 triliun menjadi Rp 89,4 triliun atau defisit Rp 4,9 triliun.

Jika dikalkulasikan, potensi defisit menjadi Rp 10,7 triliun pada 2020, yaitu penjumlahan dari Rp 5,8 triliun dengan Rp 4,9 triliun.

Tak hanya itu, Idris Ahmad juga menyoroti pos belanja anggaran tahun 2020 yang masih jauh melebihi proyeksi pendapatan.

Nilai proyeksi belanja APBD DKI Jakarta 2020 setelah pembahasan rancangan KUA-PPAS di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Padahal, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI Jakarta mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

"Setelah dibahas di DPRD selama kurang lebih 2 minggu, ternyata anggaran belanja masih pada posisi Rp 94,3 trilliun.

Artinya, jika dibandingkan dengan target pendapatan Rp 89,4 triliun, postur belanja masih membengkak Rp 4,9 triliun," ucap Idris Ahmad.

Setelah direvisi, anggaran dalam KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp 89,441 triliun.

Dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun.

Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.

PSI Tolak Balap Formula E

PSI soroti Anies Baswedan, balap jet darat tak masuk RPJMD Ada 4 anggaran Formula E Sampai triliunan.

Kubu Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) mengkritik penyelenggaraan Formula E di Jakarta pada 2020 mendatang.

Keberadaan Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang balap Formula E dari 2020 sampai 2024 mendatang.

Pasalnya, ajang balap internasional itu tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan list program percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah.

Untuk itu, PSI akan memberikan tanggapan terkait penyelenggaraan balap jet darat pada Kamis (7/11/2019) siang di ruang fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pembicara dalam konferensi pers ini ialah dua anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Yaitu Anggara Wicitra dan Anthony Winza.

Diketahui, sejumlah usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran ( KUA-PPAS ) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2020 mendapat sorotan.

Juga PSI mengungkap sejumlah usulan anggaran janggal di KUA-PPAS. Seperti pengadaan anggaran Lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar hingga pengadaan bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar.

Dikutip dari Kompas.tv, Jakarta sudah tercatat sebagai tuan rumah balapan mobil listrik Formula E pada 6 Juni 2020.

Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan infrastruktur, termasuk area lintasan balap di area Monas, hingga siap digunakan satu bulan jelang balapan.

Formula E dipilih pemerintah menjadi salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat atas kendaraan ramah lingkungan.

Dana yang disiapkan cukup fantastis.

Dengan demikian, penting bagi pemangku kepentingan untuk bisa mengulur efek berganda ajang olahraga kelas dunia ini.

Tak hanya sekali ini saja Indonesia menggelar hajatan kelas dunia. Namun, ada beberapa hal pembeda.

Misalnya, infrastruktur pengisi daya mobil listrik yang diikuti oleh pasokan listrik. Selain itu, ada sirkuit khusus yang perlu disiapkan.

Dengan dukungan berbagai pihak, Formula E bakal menyedot dana fantastis.

Belum ada detil anggaran dari Pemprov DKI Jakarta.

Kompas.com merangkum, setidaknya ada 4 anggaran terkait Formula E yang diajukan dalam APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020. Totalnya, sekitar Rp 1,6 triliun.

Hitung-hitungan Pemprov DKI, balap Formula E diperkirakan mampu menggerakkan perekonomian hingga Rp 1,2 triliun.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat efek berganda ajang internasional ini berlanjut, mengingat keuntungannya bersifat jangka pendek.

Alasan Anies Baswedan Formula E Digelar di Jakarta

Tempo hari Gubernur Anies Baswedan mengungkap tiga alasan Jakarta wajib menggelar balap mobil Formula E.

Hal ini ia sampaikan saat pengumuman resmi Jakarta menjadi tuan rumah ajang balap mobil elektrik itu di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kita memiliki tujuan, satu adalah soal lingkungan," ucap Anies kepada wartawan pada Jumat (20/9/2019).

Anies menjelaskan, lingkungan menjadi perhartian pihaknya lantaran adanya isu perubahan iklim akibat pemanasan global.

Terlebih, beberapa bulan belakangan ini, buruknya kondisi kualitas udara di Jakarta sendiri sedang menjadi sorotan publik.

"Jakarta sebagai kota terbesar di selatan dunia harus menjadi pionir karena masa depan transportasi adalah yang bebas emisi," Anies menjelaskan.

Alasan kedua Jakarta wajib menggelar Formula E diharapkan dapat menggerakan perekonomian masyarakat.

Dari hitung-hitungan Pemprov DKI, Anies Baswedan mengklaim akan ada perputaran uang hingga Rp 1,2 triliun di masyarakat saat Formula E dihelat di Jakarta.

"Perhitungan konservatif, nilai perhitungan ekonomi yang bergerakxdo Jakarta bisa sekira 78 juta euro atau Rp 1,2 triliun yang bergerak di Jakarta," kata Anies.

"Manfaat inilah yang ingin kami kejar," tambahnya.

Alasan terakhir mendorong Pemprov DKI menyepakati kerja sama dengan federasi otomotif dunia (FIA) hingga 2024 agar posisi Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

"Kami ingin menempatkan Jakarta di dalam percaturan kota dunianyang bisa menyelenggarakan event sekelas Formula E ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E pada 2020 mendatang.

Menurut rencana, ajang balap internasional ini akan dilaksanakan pada 6 Juni 2020.

"Tanggal 6 Juni di hari Sabtu, Jakarta akan jadi tuan rumah Formula E," kata Anies Baswedan.

Guna menggelar event internasional ini, Pemprov DKI Jakarta akan menyulap kawasan Monas menjadi arena balap jalan raya.

Nantinya, kawasan Monas yang akan disulap menjadi arena balap akan dilapisi dengan aspal yang bisa dibuka kembali.

Jakarta akan menjadi tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E pada 2020 (Istimewa/Facebook Anies Baswedan)
"Jadi ditimpa plastik dulu, kemudian baru diaspal. Dengan begitu sewaktu-waktu bisa dibuka lagi," ujarnya.

Anies menyebut, selama pelaksanaan Formula E ini, kawasan Monas akan ditutup selama sepekan.

"Diperkirakan satu minggu, lebih sebentar dibandingkan bulan Mei lalu ketika ada sidang di MK dan Bawaslu. Di sana lebih lama dan ini tidak lama," kata Anies sambil tertawa. (*)