Status Mantan Terpidana, Bukan Halangan Ahok BTP Duduk di BUMN, Jubir Jokowi Sebut Syarat Lain

Status Mantan Terpidana, Bukan Halangan Ahok untuk Duduk di BUMN, Jubir Jokowi Sebut Syarat Lain.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama. 

TRIBUNKALTIM.CO - Status Mantan Terpidana, Bukan Halangan Ahok untuk Duduk di BUMN, Jubir Jokowi Sebut Syarat Lain. 

Rabu (13/11/2019) Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) mendatangi kantor Menteri BUMN untuk bertemu dengan Erick Thohir, selanjutnya dikabarkan Ahok akan menjadi salah satu Dirut BUMN.

Bagaimana dengan status Ahok yang tercatat sebagai Mantan Terpidana, menurut Fadjroel Rahman, juru bicara Presiden Jokowi menyebut tidak ada masalah dengan status Mantan Terpidana, justru syarat ini yang disebut Fadjroel Rahman. 

Ahok Ditawari Posisi Penting di BUMN Luhut Binsar Pandjaitan Berikan Kode Keras soal Jabatan BTP

Andai Jadi Dirut BUMN Pertamina, Gaji Ahok BTP Bakal Kalahkan Pendapatan Jokowi dan Anies Baswedan

Ahok Datangi Kantor Menteri BUMN, Bocoran Posisi yang Diungkap Luhut Panjaitan dan Rekam Jejaknya

Meski belum ada kepastian BUMN mana yang akan dipegang Ahok, namun sejumlah tokoh sudah menyebutkan kemungkinan beberapa posisi.

Terkait dengan status Ahok sebagai Mantan Terpidana kasus penodaan agama, kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi tersebut mengatakan tak menjadi halangan. 

Menurut Fadjroel Rachman yang terpenting Ahok tak pernah menjadi Terpidana kasus dugaan korupsi.

Justru Fadjroel Rachman menggarisbawahi syarat lain.

Fadjroel Rahman mengatakan, Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di badan usaha milik negara ( BUMN ).

BREAKING NEWS Oknum Teroris Kaderisasi Radikalisme Sejak Usia Dini, Polres Kukar dan Koramil Tangkal

Kelangkaan BBM Bensin di Berau Kaltim, Bupati Muharram Sebut Jober Maluang Memang Sedang Kosong

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Halaman
1234
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved