Anies Baswedan Beber Alasan APBD DKI Jakarta Tak Diunggah ke Website, Faktor DPRD, Publik Tak Sadar

Anies Baswedan mengatakan minimal kesepakatan sudah ditandatangani oleh DPRD.

"Paling enggak udah ditandatangani kesepakatannya," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan kemudian memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan data anggaran belum selesai dan belum bisa diunggah ke website.

"Tahun ini enggak bisa karena ada Pemilu, ada Anggota DPRD baru, mereka baru dilantiknya akhir Agustus," papar Anies Baswedan.

Kemudian Anies Baswedan juga mengatakan alat kelengkapan dewan juga baru dilantik pada 21 Oktober.

"Terus anggota dewan itu harus ada namanya Ketua Dewan, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi," tutur Anies Baswedan.

"Itu namanya alat kelengkapan dewan, itu baru dilantik 21 Oktober," tambahnya.

Anies Baswedan mengatakan karena faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, pembahasan anggaran baru bisa dimulai pada 23 Oktober.

"Karena itulah pembahasan baru mulai 23 Oktober," jelasnya.

"Karena itulah baru sekarang kita bicarakan," kata Anies Baswedan.

APBD terancam defisit Rp 10 Triliun

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terus menyoroti rancangan APBD 2020 DKI Jakarta.

Selain menemukan sejumlah anggaran janggal, PSI juga menemukan potensi defisit di APBD DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

• Kata Gubernur Orang Miskin Dilarang Wisata ke NTT, Silakan ke Jakarta Bali Manado, Jokowi Sudah Tahu

• Alasan Viktor Laiskodat Anggota Surya Paloh Tolak Wisatawan Miskin Masuk ke NTT, Tak Mau Lihat Lagi

• Disinggung Zulkufli Hasan Soal Status eks Napi Ahok BTP, Ini Jawaban Erick Thohir Rekan Sandiaga Uno

Temuan fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengatakan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2020 berpotensi defisit Rp 10,7 triliun.

Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebutkan, prediksi itu dibuat setelah pihaknya mengikuti rapat badan anggaran Banggar DPRD DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2019.