Menko Kemaritiman Luhut Respon Penghentian Penenggelaman Kapal Susi Pudjiastuti oleh Edhy Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan respon penghentian penenggelaman kapal Susi Pudjiastuti oleh Edhy Prabowo.

Diketahui Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo mencabut program penenggelaman kapal pencuri ikan yang jadi program andalan Menteri sebelumnya, yaitu Susi Pudjiastuti.

Edhy Prabowo, politikus Gerindra beralasan, penghentian penenggelaman kapal tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dilansir dari Kompas.com, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan merespon terkait rencana dicabutnya program kapal sitaan yang ditenggelamkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Menurutnya, itu masih sekadar wacana.

"Belum (masih wacana)," kata Luhut Binsar Pandjaitan ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Presiden Jokowi Menanti Cucu Adik Jan Ethes, Situasi Terbaru RS PKU, Kaesang Berdoa Tambah Kaya

• Mau Jadi Bos BUMN, Zulkifli Hasan Ketum PAN Bandingkan Ahok dengan Napi Korupsi yang Maju Pilkada

• Kata Gubernur Orang Miskin Dilarang Wisata ke NTT, Silakan ke Jakarta Bali Manado, Jokowi Sudah Tahu

• Labuan Bajo, Tempat Libur Valentino Rossi dan Raffi Ahmad, Viktor Laiskodat Larang yang Miskin Masuk

Namun, tidak menutup kemungkinan kapal yang disita akan ditenggelamkan berdasarkan keputusan pengadilan.

"Kalau perlu ditenggelamkan, ya ditenggelamkan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkapkan, pencabutan program tersebut dilatarbelakangi nasib para nelayan yang kerap mendapatkan intimidasi dari pihak luar negeri.

Meski mereka mencari ikan di wilayah Indonesia.

Hal ini ia sampaikan saat kunjungannya ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jembatan II Barelang Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019) kemarin.

Namun, dia menepis, penenggelaman kapal bisa saja dilakukan khususnya bagi kapal-kapal yang melarikan diri saat ditindak.

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, mekanisme penenggelaman kapal itu dimungkinkan sepanjang ditemukan alat bukti permulaan yang cukup.

Selain penenggelaman kapal, adanya tindakan tegas secara hukum terhadap pelaku tindak penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Asal keputusan pengadilannya ikrah, maka bisa dilelang.

Program penenggelaman kapal ini menjadi unggulan semasa Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri KKP periode pertama Presiden Joko Widodo.

Programnya tersebut mendapat sambutan positif oleh para nelayan dan juga masyarakat.

Bahkan, kata "tenggelamkan!" menjadi ciri khas Susi yang masih melekat.

Alasan Edhy Prabowo

Ini warisan program Susi Pudjiastuti yang legendaris namun tak diteruskan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas Arahan Jokowi.

Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP asal Gerindra, Edhy Prabowo mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Edhy Prabowo mengatakan dirinya diminta Presiden Jokowi untuk fokus meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edhy Prabowo mengatakan, ke depan tidak ada lagi penenggelaman kapal.

• Mau Jadi Bos BUMN, Zulkifli Hasan Ketum PAN Bandingkan Ahok dengan Napi Korupsi yang Maju Pilkada

Edhy Prabowo menjelaskan, arahan Presiden Jokowi, saat ini KKP harus fokus untuk pembinaan terhadap nelayan Indonesia.

"Arahan Pak Presiden, kita harus menyejahterakan nelayan dan mengawal nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia," kata Edhy Prabowo, usai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di PSDKP Batam, Rabu (13/11/2019).

Tidak saja melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, KKP juga akan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada nelayan Indonesia terhadap ancaman pihak luar.

Diketahui, sampai saat ini banyak nelayan Indonesia yang diintimidasi pihak luar negeri, meski mereka melakukan pencarian ikan di teritori Indonesia.

Edhy Prabowo mengatakan, saat ini dirinya sadar bahwa anggaran untuk pengawasan sangatlah kurang, bahkan jauh dari kata cukup.

Namun demikian, hal itu bukanlah menjadi alasan untuk tidak semangat melakukan pengawasan.

"Saya sedang berusaha agar anggaran pengawasan ditambah.

Namun, hal itu jangan terlalu dipikirkan, yang harus dipikirkan bagaimana caranya sumber daya Kelautan dan Perikanan milik kita bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan dan dinikmati untuk bangsa kita sendiri," ujar Edhy Prabowo.

• Presiden Jokowi Menanti Cucu Adik Jan Ethes, Situasi Terbaru RS PKU, Kaesang Berdoa Tambah Kaya

• Mau Jadi Bos BUMN, Zulkifli Hasan Ketum PAN Bandingkan Ahok dengan Napi Korupsi yang Maju Pilkada

• Kata Gubernur Orang Miskin Dilarang Wisata ke NTT, Silakan ke Jakarta Bali Manado, Jokowi Sudah Tahu

• Labuan Bajo, Tempat Libur Valentino Rossi dan Raffi Ahmad, Viktor Laiskodat Larang yang Miskin Masuk

Janji soal penenggelaman kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menemui nelayan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (28/10/2019).

Kunjungan ini dilakukan tepat 5 hari setelah menjabat menggantikan Susi Pudjiastuti.

Ia meninjau aktivitas tempat pelelangan ikan dan berdialog dengan nelayan.

Para nelayan mengeeluh kepada Edhy mulai masalah administrasi pengurusan izin berlayar hingga Pulau G yang mengganggu jalur pelayaran.

Terkait dengan penenggelaman kapal Edhy mengaku akan melanjutkan program dari Susi Pudjiastuti. (*)