Sebut Pimpin BUMN Tak Susah Amat, Sosok Ini Yakin Ahok Mampu, Ungkap Mafianya di Lingkaran Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Sebut pimpin BUMN tak susah-susah amat, sosok ini yakin Ahok mampu, ungkap mafianya ada di lingkaran Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yakin Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mampu menjabat direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya rasa si Ahok mampu ya untuk jadi Dirut di BUMN. Gampang kok jadi Dirut BUMN enggak susah-susah amat jadi pegawai nya perusahaan pelat merah. Apalagi jadi Dirut di PLN dan Pertamina yang merupakan perusahaan yang produknya pasti laku dan sifat usahanya monopoli. Enggak ada saingannya di Indonesia dan enggak harus butuh high skill manajemen seperti jadi Dirutnya Garuda Indonesia atau bank BUMN yang usahanya banyak kompetitornya atau usaha warteg dan restoran padang ya," kata Arief kepada Tribun di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Kabar Buruk, Jadwal MotoGP Valencia 2019 Valentino Rossi dkk Terancam Batal Mengaspal, Ini Sebabnya

• Mayat Bos Perusahaan Mobil Wuling Asal China Ditemukan Nelayan Indonesia, Terkuak Sayembara Rp 1,5 M

• Cara Mudah Kompres Foto 200 KB Dokumen pdf CPNS 2019, Konversi ke Jpg, Surat Lamaran dan Pernyataan

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengaku belum mengetahui pasti di BUMN mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditempatkan. 

"Tantangannya melawan para mafia pemburu rente di kedua BUMN tersebut yang banyak berasal dari lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Jika ditempatkan sebagai Dirut PLN, Ahok harus didampingi direksi yang mengerti segala permainan mafia rente di BUMN tersebut.

"Secara pribadi, saya dukung model orang kayak Ahok untuk ditempatkan di BUMN. Selamat ya Kho Ahok yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo di BUMN. Kita buktikan dengan waktu yang berjalan nanti apakah Kho Ahok mampu atau tidak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memaparkan pemandangannya.

Ia mengatakan tak masalah apabila Erick Thohir memilih Ahok untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

"Tidak ada larangan bagi pak menteri untuk mengajak atau menunjuk siapapun termasuk Ahok jadi bos BUMN. Namun yang mesti diperhatikan adalah penempatan seseorang jadi direksi BUMN harus dilihat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya," kata Politikus PDIP itu dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com.

Darmadi Durianto menambahkan, penunjukan Ahok nantinya tidak atas dasar kepentingan tertentu.

"Agar tidak terjadi konflik kepentingan di kemudian hari. Mengelola BUMN harus benar-benar orang yang memiliki integritas yang kuat," ujar Darmadi Durianto.

Darmadi Durianto menyarankan sebaiknya Ahok ditempatkan di BUMN yang tengah bermasalah, seperti PLN , Jiwasraya hingga Bulog.

"Jangan ditempatkan di BUMN yang sudah stabil. Tapi tempatkan Ahok di BUMN yang sedang sakit. Bisa di PLN, Jiwasraya, PTPN III, Bulog. Saya kira itu pilihan tepat jika Ahok ditempatkan di BUMN-BUMN tersebut," kata dia.

Ia menambahkan menurutnya Ahok cocok menjabat sebagai pemimpin BUMN yang terindikasi ramai praktik korupsi.

Pasalnya Ahok dinilai Darmadi Durianto memiliki integritas yang kuat dan bersih.

"BUMN-BUMN yang banyak terindikasi permainan kotor dan korupsi sangat cocok buat Ahok. Dengan kemampuan Ahok yang mumpuni, integritas yang bersih dan karakter yang kuat. Lebih baik suruh beresin BUMN yang bermasalah, bahkan saran saya Ahok diangkat saja sebagai deputy BUMN yang banyak mengurusin BUMN BUMN yang sakit dan dipenuhi masalah good governance. Mumpung lagi kosong satu kursi deputy Menteri BUMN," paparnya.

Senada dengan Darmadi Durianto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai tak masalah bila Ahok dilibatkan dalam menjalankan salah satu BUMN.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). 

Namun saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjawab.

"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia.

Ahok Mesti Keluar dari PDI P

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Namun, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN.

Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir. 

• Anggota SBY di DKI Jakarta akan Bongkar dan Hapus Anggaran TGUPP Anies Baswedan, Jadi Mirip Era Ahok

• Anies Baswedan - Ahok Enggan Hadiri Acara ILC Soal Anggaran Lem Aica Aibon, Ini Sebabnya

• Ahok Rival Anies Baswedan Dapat Posisi Penting di BUMN, Dekat Erick Thohir eks Bos Inter Milan

• Ahok Menguat Jadi Bos BUMN dan Sudah Diajak Menteri Erick Tohir, PLN, Bank Mandiri atau Pertamina?

(Kompas.com/TribunJakarta.com)