Masih Ada Ridwan Kamil - Gatot Nurmantyo, Peneliti LIPI: Terlalu Dini PKS Usung Anies Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Masih ada Ridwan Kamil hingga Gatot Nurmantyo, Peneliti LIPI Sebut Terlalu Dini Usung Anies Pilpres 2024

PKS akhirnya menegaskan sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan dan siap mengusung sejumlah nama di Pilpres 2024, salah satunya Anies Baswedan.

Sikap ini disuarakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Kabar Buruk Buat Ahok BTP, Kejadian Awal 2019 Ini Bisa Ganjal Masuk BUMN Penuhi Tawaran Erick Thohir

• Konyol, Pria Ini Pesan PSK Via Online ke Hotel, Ternyata Pacarnya Sendiri, Sempat Transfer Rp799ribu

• Kata Gubernur Orang Miskin Dilarang Wisata ke NTT, Silakan ke Jakarta Bali Manado, Jokowi Sudah Tahu

Di hadapan ratusan kader, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, sikap resmi partainya itu telah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro.

"Majelis Syuro menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh DPP PKS, akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul Iman.

Menurut Sohibul, banyak pihak yang berharap PKS tetap konsisten pada sikapnya dengan tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

Banyak pula yang berpandangan bahwa PKS akan meraup suara lebih banyak pada Pemilu 2024 jika tetap konsisten dengan sikapnya tersebut.

Sohibul menekankan para kadernya untuk bekerja keras di tengah masyarakat agar mampu meraih target suara yang lebih tinggi dari Pemilu 2019.

"Kita harus konsisten dalam garis perjuangan kita. Maka, PKS ingin konsisten dengan garis perjuangan tersebut," kata Sohibul.

"Jadi jelas, PKS insya Allah akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," tutur dia.

Lebih lanjut Sohibul mengatakan, DPP PKS akan mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen.

Ke depannya, kata Sohibul, PKS akan merekrut kader sebanyak mungkin untuk memenangi Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024.

"Kita fokuskan untuk merekrut sebanyak-banyaknya anggota, berjuang bersama memenangi Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2024," ujar Sohibul.

Usung Anies Baswedan

Tidak hanya Pemilu, PKS juga mulai bersiap menghadapi Pilpres 2024 dengan melakukan proses seleksi terhadap sejumlah kandidat yang akan diusung.

Mustafa mengatakan, PKS tengah menyeleksi sejumlah nama dari internal maupun eksternal partai.

Salah satu nama yang muncul yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Selain Pak Anies, tentu banyak lagi yang lain. Kami punya kepala-kepala daerah lainnya. Itu suatu aset bangsa," ujar Mustafa.

Mustafa mengatakan, partainya memang memprioritaskan kandidat yang berasal dari internal partai.

Sebab, banyak kader yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin bangsa.

Namun, tidak menutup kemungkinan PKS juga akan mengusung calon yang berasal dari luar partai.

Pasalnya, saat ini ada beberapa tokoh yang dekat dengan PKS dan terlibat dalam beberapa momentum politik.

"Kami tidak menutup kemungkinan mengambil tokoh yang sudah muncul sekarang ini, yang juga dekat dengan PKS. Jadi bukan orang baru dan tak dikenal. Jadi tokoh yang sudah bekerja sama dengan PKS dari berbagai momentum politik," kata Mustafa.

"Tetapi, intinya kami akan bermusyawarah untuk mencari pemimpin di negeri ini. Kami akan mendengar tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan masukan," ucapnya.

Terlalu dini

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan masih terlalu dini bagi PKS untuk mempertimbangkan Anies Baswedan diusung dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, PKS maupun partai lain lebih baik mempersiapkan kader-kadernya secara matang terlebih dulu.

"Too much too soon untuk manuver Pilpres 2024. Yang perlu dilakukan sebaiknya ya siapkan kadernya. Artinya kaderisasi yang betul-betul serius. Apakah Anies kader? Tidak," ujar Siti saat dijumpai usai menjadi pewawancara calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Dia lantas mengingatkan Anies pernah mengikuti konvensi calon presiden yang diadakan Partai Demokrat untuk persiapan Pilpres 2014 lalu.

Namun, tindak lanjut dari konvensi tersebut pada akhirnya menguap begitu saja.

"Jadi menurut saja jangan terlalu berlebihan dan terlalu dini dalam merespons dinamika politik saat ini. Sebab kita tahu politik Indonesia sangat tidak bisa diprediksi," lanjut dia.

Untuk saat ini, mungkin saja baru Anies Baswedan yang digadang-gadang untuk diusung pada pilpres selanjutnya.

Namun, Siti menyebut masih banyak tokoh lain seperti Ridwan Kamil, Emil Dardak, Gatot Nurmantyo dan sejumlah kepala daerah yang memiliki prestasi.

"Apalagi kalau nanti ambang batas pencalonan presiden dikurangi atau bahkan ditiadakan, maka bisa jadi kondisi pencalonan semakin dinamis.

Desain pemilu kita untuk revisi undang-undang pemilu sekarang juga belum valid. Sebaiknya partai tidak lantas berhenti di sini (soal mencalonkan tokoh tertentu)," tegasnya.

"Oleh karena itu jangan sampai masuk angin, kan kita masih belum lepas dari hitungan tahun politik 2019. Dalam satu tahun (ke depannya) dinamika politik bisa berubah drastis, apalagi untuk 2024," tambah Siti.

Tak ingin jadi partai menengah

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri mengungkapkan keinginan agar partainya memperoleh kenaikan suara yang signifikan dalam Pemilu 2024.

"Saya ingin pada (Pemilu) 2024 insya Allah kita bukan lagi partai menengah. Saya ingin kita mampu menjadi partai nomor satu di negeri ini," ujar Salim yang disambut dengan pekik takbir dari seluruh kader yang hadir.

Salim mengatakan, untuk menjadi partai yang mendapatkan perolehan suara bukanlah perkara mudah.

Terlebih lagi, PKS telah tegas menyatakan tetap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

"Tantangan kita ke depan semakin berat. Tapi yakinlah, semakin berat tantangan, peluangnya pun semakin besar. Asal kita optimis," ucapnya.

Salim pun meminta agar semua kader PKS untuk menjalin komunikasi dengan semua kelompok masyarakat.

Ia menekankan bahwa membangun tali silaturahim dengan tokoh lintas partai penting dilakukan untuk membangun kerja sama.

"Pesan saya, tingkatkan silaturahim kepada seluruh masyarakat. Bagaimana kita membangun tali silaturahim, berkunjung, membangun kerja sama antarpartai, tokoh, dan masyarakat," kata Salim.

Bangun kekuatan oposisi

Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan bahwa partainya akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dalam beberapa bulan ke depan.

Hal itu dilakukan agar PKS tak sendirian dalam membangun kekuatan oposisi terhadap pemerintah.

"Kami akan silaturahim dengan berbagai partai. Juga ada yang berkunjung ke PKS. Kami akan jadwalkan terus dalam beberapa bulan ke depan," ujar Mustafa saat ditemui di sela-sela Rakornas.

Menurut Mustafa, partainya akan mulai menjalin komunikasi dengan partai politik yang berada di luar pemerintahan, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Ketiga partai tersebut merupakan mitra koalisi PKS yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Dalam waktu dekat, kata Mustafa, Presiden PKS Sohibul Iman dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto.

Kendati demikian, Mustafa tidak menyebutkan secara spesifik terkait waktu pertemuan tersebut akan dilakukan.

"Kami ingin mendengar bagaimana sikap dan positioning mereka.

Ada pernyataan di publik, tapi kami akan konfirmasi ke pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, Berkarya, partai-partai yang non-kabinet tentang bagaimana posisi akhirnya," kata Mustafa.

"Mudah-mudahan, paling dekat, kami akan bertemu Partai Berkarya minggu depan di TB Simatupang. Mas Tommy ada rencana berkunjung ke DPP PKS," ucapnya.

Lebih lanjut Mustafa mengatakan, komunikasi dengan parpol di luar parlemen, seperti Partai Berkarya, perlu dilakukan dalam membangun kekuatan politik.

Meski belum memiliki suara di DPR, tetapi Mustafa meyakini Partai Berkarya memiliki basis politik yang cukup kuat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Seluruh partai politik peserta pemilu, meski belum lolos (ke DPR), sebagai entitas politik punya kedaulatan yang sama untuk menyampaikan suara rakyat. Sehingga, kami harus bergandengan tangan dengan semua kekuatan parpol yang ada," ujar Mustafa.

• Anies Baswedan Beber Alasan APBD DKI Jakarta Tak Diunggah ke Website, Faktor DPRD, Publik Tak Sadar

• Gubernur Ungkap Ukuran Lem Aibon di APBD, Super Jumbo 10 Kg Per Siswa, Anies Baswedan: Malu-Maluin

• Andai Jadi Dirut BUMN Pertamina, Gaji Ahok BTP Bakal Kalahkan Pendapatan Jokowi dan Anies Baswedan

• Kabar Buruk, PSI Ungkap APBD DKI Jakarta era Anies Baswedan 2020 Bisa Defisit Rp 10 Triliun Lebih

(*)