Anak Buah Prabowo Subianto Bela Anies Baswedan Gusur Warga Sunter, Tak Pernah Janji Saat Kampanye

Penertiban tersebut berujung bentrok, karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.

Camat Tanjung Priok Syamsul Huda menegaskan upaya dilakukan pemerintah bukan penggusuran, tetapi penataan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

"Kita melakukan penataan, bukan penggusuran," tegas Syamsul.

Penataan itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah menormalisasi saluran air sepanjang 400 meter dengan lebar sekitar enam meter.

Wilayah tersebut rawan terjadinya genangan saat musim penghujan.

"Kami melakukan penataan di fasilitas umum dan fasilitas sosial, bukan pemukiman. Kalau itu pemukiman namanya menggusur," jelas Syamsul.

Sempat ricuh

Isu penggusuran kembali ramai diperbincangkan usai sejumlah warga Sunter mengalami penggusuran.

Penggusuran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu oleh 1.500 personal gabungan dari kepolisian, satpol PP dan PPSU di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11/2019).

Penggusuran itu pun sempat ricuh karena warga bersikeras untuk mempertahankan bangunan yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun.

Meski demikian, Camat Tanjung Priok mengklaim bahwa penggusuran yang dilakukan Pemkot Jakarta Utara sudah sesuai aturan.

"Kami sudah memberikan imbauan, surat peringatan tiga kali, menerima perwakilan warga di kantor hingga bertemu koordinator warga di tempat tinggal mereka," kata Camat Tanjung Priok Syamsul Huda, dikutip dari Antara.

Menurutnya, pemerintah telah menawarkan warga untuk dipindahkan ke rumah susun usai penggusuran.

Sebenarnya, isu penggusuran atau penertiban ini pernah disinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat debat calon gubernur.

Saat itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa persoalan penggusuran bukan hanya sekadar soal pemukiman, tapi juga soal manusia.