Erick Thohir Gebrak BUMN,Undang Ahok dan Mantan Komisioner KPK Gabung hingga Sapu Bersih Deputi BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersih-bersih dan menggelar terobosan tak biasa di perusahaan milik negara.
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersih-bersih dan menggelar terobosan tak biasa di perusahaan milik negara.
Gebrakan itu dimulai dengan memilih tiga wakil menteri BUMN yang mendampinginya.
Disusul langkah yang penuh kontroversial yakni berencana menarik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke dalam perusahaan BUMN.
Kontroversi karena mengundang pro dan kontra.
Terutama dari lawan politik Ahok di Pilkada DKI Jakarta lalu masih terus mengkritisi kebijakan kementerian BUMN itu.
Setelah Ahok, giliran Erick Thohir mengundang mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah ke kantornya.
Kabarnya Chandra Hamzah dipercayakan menduduki sebuah jabatan di BUMN.
Dalam pertemuan itu, Chandra Hamzah mengaku berbicara dengan Erick mengenai masalah hukum serta pembenahan BUMN.
Kendati demikian, ia menepis panggilan Menteri BUMN itu terkait mengisi jabatan di BUMN.
"Enggak usah kalau-kalau lah. Nanti kita lihat saja ya," ujar Chandra Hamzah, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah penuhi panggilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementrian BUMN pada Senin (18/11/2019).
Ketika ditanya terkait kesiapannya dalam menjabatan di BUMN, Chandra Hamzah hanya menjawab dengan bercanda.
"Tidak usah pakai kalau-kalau lah," ujar Chandra Hamzah dengan tertawa yang dikutip dari Tribunnews.com (18/11/2019).
• Ahok Dikabarkan Jabat Bos BUMN, Iwan Fals Sebut BTP dengan Julukan Seperti Ini
• Ternyata Bukan Ahok BTP, Sandiaga Uno Dikabarkan Pimpin BUMN Sektor Energi Ini, Simak Rekam Jejaknya
Chandra Hamzah hanya mengatakan pertemuannya dengan Erick hanya membicarakan BUMN secara umum.
Ia mengaku tidak membahas terkait posisi maupun jabatan.
"Tebak - tebak buah manggis, tidak ada pembicaraan masalah posisi dan masalah jabatan," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Kompas TV (18/11/2019).