Ternyata Bukan Ahok BTP, Sandiaga Uno Dikabarkan Pimpin BUMN Sektor Energi Ini, Simak Rekam Jejaknya
Mantan wakil gubernur DKI Sandiaga Uno yang juga mantan calon wakil presiden RI dikabarkan akan jadi direktur utama di sebuah BUMN bidang energi
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, menghadiri undangan pertemuan secara pribadi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir.
Dalam pertemuan itu, Erick dampingi kedua Wamen BUMN, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoadmojo.
Undangan ia terima melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, tujuan dari undangan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Chandra menegaskan, tidak menyinggung soal jabatan.
"Tebak-tebak buah manggis. Tidak ada bicara posisi atau jabatan," katanya ditemui usai pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019) dikutip dari Kompas.com.
Pertemuan itu, lanjut mantan komisaris utama PLN tersebut, hanya membahas seputar perkembangan BUMN secara luas. Ia pun tidak menyebut secara detil pada sektor apa yang difokuskan dalam pembahasan.
"Banyak (yang dibahas dalam pertemuan). Kebetulan, saya pernah jadi Komut (Komisaris Utama) PLN, ditanya pengalaman saya waktu itu gimana. Cuma, BUMN yang dibicarakan banyak," ujarnya.
Namun, dirinya memastikan pembahasan antara Erick dan kedua wamennya hanya seputar masalah hukum. Pasalnya, di tubuh BUMN kerap ditemukan pejabat yang tersangkut kasus korupsi.
"Pembicaraan iya (lebih spesifik ke hukum). Pak Menteri ( Erick Thohir) ingin BUMN ini maju, kendalanya apa, yang pernah saya alami apa. Kira-kira begitu," ucapnya.
"Jadi jangan sampailah ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi. Jadi Pak Menteri menyampaikan, salah satu yang penting adalah integritas. Jadi jangan sampai BUMN dijadikan bahan bajakan," jelasnya.
Chandra Hamzah disinyalir akan menempati jabatan di Kementerian BUMN. Namun, belum dipastikan jabatan yang akan diisi olehnya.
Rencananya, Chandra bakal dijadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya.
"Belum dibicarakan, tapi mungkin," ucapnya.
Klarifikasi jubir presiden
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meralat pernyataannya soal kewajiban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari PDI-P jika menjabat bos Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).
