Antasari Azhar Nilai Agus Rahardjo Cs Tak Pantas ke Mahkamah Konstitusi Gegara Perppu KPK Tak Terbit

Alasan Agus Rahardjo Cs Judicial Review

Jokowi didukung Menkopolhukam Mahfud MD tak terbitkan Perppu KPK, Saut Situmorang Cs ajukan Judicial Review UU KPK.

Presiden Joko Widodo tegas mengatakan tak akan menerbitkan Perppu KPK, pernyataan Jokowi ini pun mendapat dukungan dari Menkopolhukam Mahfud MD.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun sepakat melakukan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, institusi yang dulu dipimpin Mahfud MD.

Dilansir dari Kompas.com, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan menjadi pemohon dalam Judicial Review atau uji materi atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sebelumnya, Judicial Review diajukan koalisi masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/11/2019) hari ini.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, pimpinan KPK akan ikut menjadi pemohon karena merasa mempunyai legal standing dalam polemik revisi UU KPK.

"Kita punya legal standing-nya, artinya memang itu mungkin yang dipertanyakan karena kemarin ada perdebatan civil society itu kan legal standingnya apa, AD/ART-nya apa.

Sehingga teman-teman civil society juga bertanya yang punya legal standing dari awal memang kita," kata Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Rabu siang.

Saut Situmorang menilai, status KPK sebagai pelaksana undang-undang tidak menghalangi langkah para pimpinan KPK untuk mengajukan Judicial Review.

Namun, ia tidak membeberkan alasan detailnya.

"Kalau bicara undang-undang, Anda harus bahas apa yang namanya sosiologis, filosofis, judis formalnya.

Kan yang kami bahas juga itu, apakah ada itu, filosofinya gimana," kata Saut Situmorang.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pimpinan KPK masih berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK yang baru.

"Kalau Perppu KPK lebih baik, kalau berkenan menerbitkan Perppu KPK lebih baik, tapi hari ini kita akan mengantarkan Judicial Review ke MK," kata Agus Rahardjo.