Bukan tak Setuju Ahok tapi Fahri Hamzah Kecewa Erick Thohir, Kelemahan Eks Bos Inter Milan Dibongkar

TRIBUNKALTIM.CO - Bukan tak setuju figur Ahok BTP, tapi Fahri Hamzah justru kecewa langkah Menteri BUMN Erick Thohir. Kelemahan eks bos Inter Milan itu pun dibongkar.

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membeberkan kelemahan Menteri BUMN Erick Thohir yang bakal menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP sebagai pimpinan BUMN.

Menurut Fahri Hamzah, semestinya mantan bos klub Inter Milan ini memaparkan dulu visi-visi BUMN kepada masyarakat lalu siapa calon-calonnya.

"Kelemahan Erick adalah dia langsung berbicara mengenai orang seperti pak Ahok yang oleh sebagian publik dianggap sebagai tokoh yang kontroversial," papar Fahri Hamzah khusus kepada Tribunnews.com kemarin malam (19/11/2019).

• Dalam Mata Najwa, Fahri Hamzah Sebut Periode Kedua Pemerintahan Jokowi, Banyak Kesalahan Terlihat

Erick Thohir pun menurut Fahri Hamzah, mestinya juga menjelaskan dulu segala sesuatu mengenai BUMN kepada masyarakat Indonesia.

Kurang bicara mengenai strategi kelembagaan.

"Akibatnya, dia langsung menonjolkan pak Ahok. Hal demikian ya membuat Erick malah jadi terombang-ambing yang sebenarnya justru merugikan dia sendiri juga."

Padahal, tambahnya, kalau mulai dengan membenahi atau bicara tentang apa yang menjadi pilihan strategi dia untuk BUMN dan kebutuhan yang disiapkan olehnya untuk kementerian BUMN yang akan datang.

"Barulah lalu menyiapkan dan akhirnya menyebutkan nama-nama yang disiapkan untuk menjalankan perbaikan di dunia BUMN kita, saya rasa tidak akan muncul kontroversial yang besar seperti sekarang ini," urai Fahri.

• Ekonom Faisal Basri Ungkap Ahok BTP Bisa Dipecat Seperti eks Dirut BUMN Pertamina Era Rini Soemarno

Fahri Hamzah berharap publik bisa tahu terlebih dulu apa yang mau dia perbaiki dan siapa yang mau memperbaiki itu.

"Memang ada kekhasan dalam cara kita melihat pengelolaan dan penataan BUMN ke depan, karena BUMN tidak private dan tidak pula murni pemerintah," tekan politikus Partai Gelora ini.

Demikian pula mengenai figur Ahok BTP, Fahri Hamzah menegaskan tidak melihat kepada siapa orangnya.

"Sekali lagi saya tekankan kepada publik, bahwa saya tidak membela orang. Saya membela hukum. Membela kebijakan negara yang telah dibuat oleh negara. Saya katakan harus ada penyadaran yang menyeluruh bahwa seorang mantan narapidana bukanlah narapidana," ujarnya.

Menurut Fahri, seorang yang telah selesai menjalankan hukumannya ya sepenuhnya telah selesai.

"Orang yang telah dihukum negara, lalu selesai dan bebas, maka bebaslah dia penuh. Kecuali dalam pidana melebihi 5 tahun dia tidak boleh mencalonkan diri menjadi pejabat elected official."