HMI Tantang Kapolda Kaltim yang Baru Berantas Ilegal Mining di Kaltim, Perlu Libatkan Mahasiswa
HMI tantang Kapolda Kaltim yang baru berantas ilegal mining di Kaltim, perlu libatkan mahasiswa
Penulis: Aris Joni | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO - Masyarakat menyambut baik kedatangan Kapolda Kaltim yang baru Irjen Pol Muktiono menggantikan Irjen Pol Priyo Widyanto.
Ia akan bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan daerah di Kaltim, serta menegakkan hukum yang belum tuntas.
Bahkan, organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut menyambut baik kedatangan Kapolda Kaltim yang baru tersebut.
Tak hanya menyambut, Badan Koordinasi HMI Kaltim-Tara tak lupa memberikan amanah kepada Irjen Pol Muktiono sebagai Kapolda Kaltim yang baru.
Baca Juga• Pendaftaran CPNS 2019 Mau Ditutup, Pelamar 10 Formasi Ini Masih Nol, Ada Cara Lihat Saingan dari BKN
Baca Juga • Pelatih Borneo FC Mario Gomez Dukung Ardi Idrus Tinggalkan Persib Bandung Demi Berkarier di Malaysia
Baca Juga• Lawan Persija, Bukan Sylvano Comvalius yang Penting Bagi Arema FC, Tapi Pemain Jebolan Diklat Persib
Baca Juga• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Jumat (22/11/2019) Scorpio si Dia Ingin Coba Hal Baru Gemini Romantis
Ketua Badan Koordinasi HMI Kaltim-Tara, Abdul Muis mengungkapkan, sebagai nahkoda baru Polda Kaltim, tentunya banyak harapan dari masyarakat Kaltim dalam hal penegakan hukum yang harus segera direalisasikan.
Dalam pengamatan pengurus Badko HMI Kaltim-Tara ucap dia, salah satu permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi PR aparat penegak hukum dan pemerintah yaitu maraknya aktivitas ilegal mining di Bumi Etam.
"Bahkan pemberitaan soal maraknya aktifitas ilegal tersebut sudah bukan lagi menjadi suatu hal yang asing di media cetak ataupun media online," jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat, (22/11/2019).
Muis menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2016 lalu, Pemprov Kaltim dan Polda Kaltim telah membentuk satgas tambang ilegal sebagai upaya untuk menindak para pelaku penambang ilegal.
Namun, satgas tersebut cenderung jalan di tempat dan bahkan mandul dalam pemberantasan tambang ilegal di Kalimantan Timur.
"Kemudian tahun 2018 Pemkot Samarinda bersama pihak terkait juga melakukan hal yang sama dengan membentuk satgas tambang ilegal,
namun satgas tersebut juga nihil prestasi bahkan belum genap setahun satgas tersebut bubar," ungkapnya.
Oleh karena itu ungkap Muis, pihaknya berharap kepada Kapolda baru ini dapat merumuskan suatu formulasi baru dalam meminimalisir dan menindak ilegal mining di Kalimantan Timur.
"Kalaupun langkah yang diambil kembali membentuk satgas, kami berharap dalam satgas tersebut organisasi mahasiswa atau masyarakat dilibatkan secara langsung,
sehingga mahasiswa atau masyarakat bisa terlibat secara langsung baik dalam mengungkap kasus tambang ilegal maupun dalam hal memastikan kinerja satgas tambang ilegal bekerja sebagaimana mestinya," terangnya.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam memerangi ilegal mining menjadi sangat penting sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,