HMI Tantang Kapolda Kaltim yang Baru Berantas Ilegal Mining di Kaltim, Perlu Libatkan Mahasiswa

HMI tantang Kapolda Kaltim yang baru berantas ilegal mining di Kaltim, perlu libatkan mahasiswa

HMI Tantang Kapolda Kaltim yang Baru Berantas Ilegal Mining di Kaltim, Perlu Libatkan Mahasiswa
Tribunkaltim.co, Aris Joni
Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Tara, Abdul Muis saat Bertemu mantan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto 

TRIBUNKALTIM.CO - Masyarakat menyambut baik kedatangan Kapolda Kaltim yang baru Irjen Pol Muktiono menggantikan Irjen Pol Priyo Widyanto.

Ia akan bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan daerah di Kaltim, serta menegakkan hukum yang belum tuntas.

Bahkan, organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut menyambut baik kedatangan Kapolda Kaltim yang baru tersebut.

Tak hanya menyambut, Badan Koordinasi HMI Kaltim-Tara tak lupa memberikan amanah kepada Irjen Pol Muktiono sebagai Kapolda Kaltim yang baru.

Baca Juga• Pendaftaran CPNS 2019 Mau Ditutup, Pelamar 10 Formasi Ini Masih Nol, Ada Cara Lihat Saingan dari BKN

Baca Juga • Pelatih Borneo FC Mario Gomez Dukung Ardi Idrus Tinggalkan Persib Bandung Demi Berkarier di Malaysia

Baca Juga• Lawan Persija, Bukan Sylvano Comvalius yang Penting Bagi Arema FC, Tapi Pemain Jebolan Diklat Persib

Baca Juga• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Jumat (22/11/2019) Scorpio si Dia Ingin Coba Hal Baru Gemini Romantis

Ketua Badan Koordinasi HMI Kaltim-Tara, Abdul Muis mengungkapkan, sebagai nahkoda baru Polda Kaltim, tentunya banyak harapan dari masyarakat Kaltim dalam hal penegakan hukum yang harus segera direalisasikan.

Dalam pengamatan pengurus Badko HMI Kaltim-Tara ucap dia, salah satu permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi PR aparat penegak hukum dan pemerintah yaitu maraknya aktivitas ilegal mining di Bumi Etam.

"Bahkan pemberitaan soal maraknya aktifitas ilegal tersebut sudah bukan lagi menjadi suatu hal yang asing di media cetak ataupun media online," jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat, (22/11/2019).

Muis menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2016 lalu, Pemprov Kaltim dan Polda Kaltim telah membentuk satgas tambang ilegal sebagai upaya untuk menindak para pelaku penambang ilegal.

Namun, satgas tersebut cenderung jalan di tempat dan bahkan mandul dalam pemberantasan tambang ilegal di Kalimantan Timur.

"Kemudian tahun 2018 Pemkot Samarinda bersama pihak terkait juga melakukan hal yang sama dengan membentuk satgas tambang ilegal,

Halaman
1234
Penulis: Aris Joni
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved