Ahok Komisaris Utama Pertamina

Cara Media Asing AFP, Reuters Beritakan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Sindir Penistaan Agama

Cara media asing AFP, Reuters beritakan Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina, sindir soal penistaan agama

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Kolase Tribun Kaltim
Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina dan jadi pemberitaan Reuters dan AFP 

"Dia adalah politisi populer yang mendapat dukungan karena mencoba membenahi Jakarta yang dikenal padat, serta membersihkan korupsi," urai AFP.

Kemudian media internasional yang berbasis di Tokyo, Jepang, Nikkei Asia Review, memilih judul Former Jakarta governor makes comeback in prominent Pertamina role.

Dalam laporannya, politikus asal PDIP itu bakal mengawasi sekaligus memberikan nasihat kepada dewan direksi sebagai Komisaris Utama.

Ahok diharapkan bisa menghancurkan korupsi di perusahaan energi pelat merah, yang pernah disebut sebagai "negara di dalam negara" tersebut.

"Kami membutuhkan seseorang yang bisa melakukan gebrakan.

Kami butuh sosok penggebrak itu," kata Erick Thohir saat mengumumkan Ahok.

Kemudian Reuters yang dikutip oleh Euronews memilih kalimat World Convicted Christian politician to oversee Indonesia's Pertamina sebagai judulnya.

Penunjukan itu, dilaporkan Reuters, menjadi momen penting kembalinya Ahok sebagai pejabat publik setelah dibebaskan pada Januari lalu.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa ada juga yang menentang keputusan Erick Thohir, dengan serikat pekerja Pertamina menentang penunjukan Ahok.

Menteri BUMN Erick Thohir pun mencoba untuk mempertahankan keputusan tersebut.

"Beri kami waktu untuk bekerja, mari kita lihat hasilnya," tegasnya.

Sementara harian Singapura The Straits Times menggunakan judul Former Jakarta governor returns to public office dalam tajuk pemberitaannya.

The Straits Times mewartakan, politisi berusia 53 tahun itu memerangi korupsi dan kemerosotan kesehatan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Di bawah kepemimpinannya, pemerintah provinsi mempunyai sistem pengeluaran tahunan yang dibuat setransparan mungkin oleh publik.

Masyarakat pun bisa ikut mengawasi, dan memberikan pencegahan sedini mungkin jika saja ada pengeluaran yang dirasa janggal.

Kewenangan Ahok di Pertamina

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved