Kawan William Aditya Sarana PSI Sarankan Mundur, Pegawai Pertamina Tolak Ahok, Jokowi Memilih BTP

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kali ini kawan William Aditya Sarana PSI Sarankan Mundur, pegawai Pertamina tolak Ahok, Jokowi Memilih Ahok BTP 

Kali ini Presiden Jokowi sudah secara resmi memilih Ahok melalui Menteri Erick Tohir memilih sebagai bagian dari BUMN Pertamina.

Sebelum mencuat ada yang menolak, dari elemen Pertamina yang tolak Ahok BTP

Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Mohammad Guntur Romli mengatakan sebaiknya pegawai Pertamina yang menolak kehadiran Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok segera mundur.

"Untuk pegawai Pertamina yang menolak Pak Ahok sebaiknya mundur, banyak yang mau kerja di Pertamina," ujar Guntur Romli kepada wartawan Tribunnews.com, Jumat (22/11/2019).

Kali ini Guntur Romli pun mengucapkan selamat kepada Ahok karena telah ditunjuk untuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

Menurutnya, tugas Ahok ialah membersihkan jajaran yang korup serta meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Perusahaan Pertamina.

Menurut Guntur Romli, mereka yang bermain politik di dalam Pertamina memang sudah selayaknya untuk didepak karena tidak bekerja secara profesional.

"Selamat buat Pak Ahok yang menjadi Komut Pertamina, saatnya bersih-bersih dan meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Pertamina," katanya.

"Mereka yang sudah bermain politik di Pertamina bukan bekerja secara profesional sudah layaknya didepak," tambah Guntur Romli.

Sosok Ahok harus ubah cara komunikasi

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara terkait penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) atau Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina oleh Kementerian BUMN.

Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengingatkan Ahok untuk menjaga sikap dan komunikasinya.

"Saya hanya mengingatkan beberapa hal kepada pak Erick. Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong pak Ahok diajak kembali bicara,

ingatkan pak Ahok agar mengubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," ujar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menteri BUMN menurut Andre harus mengingatkan Ahok agar tidak petantang petenteng dan berbicara kasar seperti yang dilakukannya sewaktu menjadi Gubernur DKI.

Andre Rosiade mengatakan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, akan terus memantau kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Apabila kemudian kinerja Pertamina malah jelek dan manajemennya amburadul, maka Komisi VI DPR tidak segan-segan merekomendasikan agar Ahok dipecat.

"Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul.

Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Tohir agar yang bersangkutan dipecat," katanya.

‎Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).

"Insya Allah sudah putus dari beliau, pak Basuki (Ahok) akan jadi komisaris utama Pertamina," ujar Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, posisi Ahok nantinya akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris Pertamina.

Sementara posisi direktur keuangan Pertamina, kata Erick, akan diisi Ema Sri Martini yang saat ini masih duduk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel.

"Sedangkan Pahala Mansury (sekarang direktur keuangan Pertamina) akan menjadi direktur utama BTN dan komisaris utama Pak Chandra Hamzah," ucap Erick.

Tak perlu mundur dari PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tak harus mundur dari keanggotaan partai bila diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang," kata Hasto Kristiyanto di sela-sela Sekolah Pimpinan Dewan PDIP, di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Hasto Kristiyanto meminta agar tak ada kecurigaan berlebih dengan keberadaan Ahok di BUMN seperti akan terjadi kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu.

Ia mengingatkan PDI Perjuangan punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Menurutnya pada 2001 hingga 2004, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi.

Saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan di dalam pengelolaan negara dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi.

"Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," ucap Hasto Kristiyanto.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto pun menyinggung soal sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok.

Hasto mengatakan dalam UU BUMN pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan yang bersifat strategis.

Termasuk penempatan direksi dan komisaris.

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa langsung menjabat komisaris utama PT Pertamina (persero) pada hari ini.

• Tak Ingin Dipanggil Ahok Ini Arti Julukan Basuki Tjahaja Purnama Kini Jadi Komisaris Utama Pertamina

• Ditunjuk Bareng Ahok, Profil Emma Sri Martini Bos Telkomsel yang kini Direktur Keuangan Pertamina

• Rekan William Aditya Sarana PSI Nilai Sukmawati, Adik Megawati Bukan Penistaan Agama, Ini Alasannya

• Bertemu Jokowi, PSI Perkenalkan 44 Kader Muda, Ada Giring Nidji, Tsamara Amany, hingga Guntur Romli

• UPDATE Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Ini Pernyataan Lengkapnya

Ahok ditunjuk menjadi Komisris Utama Pertamina setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA).

"Pertamina bukan Tbk (perusahaan terbuka), jadi bisa segera diproses jadi komisaris utama, bisa hari ini atau Senin," kata Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Sementara terkait adanya penolakan dari serikat pekerja Pertamina soal penunjukan Ahok, Erick Thohir menilai dalam penempatan setiap orang di sebuah perusahaan, pasti ada pro dan kontra.

"Terpenting begini, kasih kesempatan bekerja dan lihat hasilnya. Kadang-kadang kita suuzon orang ini begini-begini tanpa melihat hasil," katanya.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Guntur Romli: Untuk pegawai Pertamina yang Menolak Ahok Sebaiknya Mundur, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/22/guntur-romli-untuk-pegawai-pertamina-yang-menolak-ahok-sebaiknya-mundur?page=all.

Editor: Adi Suhendi