KPU Kaltim Minta Pemerintah Daerah Naikkan Honor Petugas PPK, PPS dan KPPS di Pilkada 2020

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - KPU Kaltim minta Pemerintah daerah naikkan honor petugas PPK, PPS dan KPPS di Pilkada 2020.

Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) di Kaltim tahun 2020, sedang menunggu keputusan Menteri Keuangan RI, terkait kenaikan honor untuk PPK, PPS dan KPPS. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kaltim, di acara Peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020, pada Sabtu (23/11/2019), pukul 20.30 WITA, di Taman Samarendah, Kota Samarinda.

BACA JUGA

Nyaris Tak Ada yang Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode, Ini Respon PSI dan PDIP dan Gerindra

Mantan Pacarnya jadi Staf Khusus Presiden Sosok Gofar Hilman yang Digosipkan Dekat Dengan Wika Salim

Ada Kabar Buruk Megawati Bakal Kehilangan Kader Andalan Saingan Anies Baswedan Gegara Erick Thohir

Masa Jabatan Presiden Jokowi Berpotensi Tiga Periode, Respon Refly Harun dan Hendropriyono Beda

Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah, SE mengungkapkan, keputusan penentuan anggaran, yang akan digunakan untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ), 

Panitia Pemungutan Suara ( PPS ), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di Pilkada Kaltim tahun 2020 mendatang, diharapkan dapat diterima oleh pemerintah daerah.

"Memang sembilan kabupaten kota ini sedang menunggu keputusan pemerintah daerah, untuk menaikkan honor PPK, PPS dan KPPS.

Dan kenapa baru diusulkan sekarang, karena memang normalnya peraturan menteri keuangan baru keluar, di mana peraturan menteri keuangan itu berisi putusan untuk menaikkan honor badan,

di tingkat KPU di tingkat Bawaslu, tentunya kami berharap peraturan menteri keuangan itu, bisa disambut seluruh pemerintah daerah," ungkap Rudiansyah, Sabtu (23/11/2019).

Rudiansyah menjelaskan penyelenggaraan di PPK, PPS dan KPPS demi mengawal pelaksanaan Pilkada Kaltim butuh kenaikan honor.

Hal ini karena demi menyukseskan Pilkada, kenaikan honor pastinya akan membantu setiap daerah penyelenggara yang minim dana.

"Karena kasian, kan beban kerja mereka besar, kalau terus mengandalkan kepada honor yang sebelumnya, sekali lagi ini bukan honor KPU nya.

Coba misalnya ada satu kabupaten kota yang tak sanggup menyelenggarakan Pilkada, pasti akan menjadi beban perasaan, bagi penyelenggara di daerah itu,” tutur Rudiansyah.

“Pasti akan dibilang kenapa PKK di kabupaten sebelah, honorer lebih tinggi dari kami.

Padahal beban kerjanya sama, nah jadi kita berharap sembilan Kabupaten Kota di daerah, mampu mengamini kenaikan ini,” lanjut Rudiansyah.

Ia menegaskan dana dikhususkan untuk membayar honor PPK, PPS, dan KPPS, yang dituntut bekerja dengan peraturan kerja yang baru, maka seharusnya Pemda menambah jumlah anggaran yang dianggarkan di APBD.

BACA JUGA

Pilkada Samarinda 2020, Dapat Anggaran Rp 56 Miliar KPU akan Naikkan Honor PPK, PPS hingga KPPS

Tahapan Pilkada Samarinda 2020 akan Segera Dimulai, Launching Hari Pertama Ini Jadwalnya

Mirza Icha Jikustik Tatap Pilkada Samarinda Antara Maju Independen dan Tawaran dari 3 Partai Politik

Lowongan Kerja Info Loker di Bawaslu, Butuh Panwascam Pilkada Samarinda 2020 Ini Syarat dan Honornya

"Kenaikan honor yang diputuskan oleh menteri keuangan itu, saat ini baru menggunakan standar honor yang lama, jadi kalau peraturannya diubah otomatis naik lagi kebutuhan biayanya,

artinya yang dianggarkan di APBD mestinya itu oleh Pemda ditambah," kata Rudiansyah.

Dalam hal ini Rudiansyah meminta, agar pemerintah daerah dapat berbaik hati untuk membicarakan hal tersebut.

Sebab, kenaikan honor disebut Rudiansyah tidak terlalu tinggi, paling tidak dengan menggeser dan menambah angka nominal sebesar Rp. 200 ribu hingga Rp. 400 ribu.

"Kenaiknya tidak terlalu tinggi, hanya bergeser angka 200 sampai 400 ribu saja, tapi memang karena jumlahnya banyak, mengalirnya menjadi banyak," sebut Rudiansyah. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy