DPRD DKI Jakarta Pangkas Anggaran Program Anies Baswedan, DP 0 Persen, Renovasi Taman Ismail Marzuki

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD DKI Jakarta pangkas anggaran program Anies Baswedan, DP 0 persen, renovasi Taman Ismail Marzuki.

Sejumlah anggaran program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipangkas oleh DPRD, diantaranya dana talangan DP 0 persen Rusunami, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

Anies Baswedan pun merespon pemangkasan anggaran di rancangan APBD 2020 DKI Jakarta tersebut dan akan mengomunikasikan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sejumlah anggaran yang dipangkas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 dibahas kembali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2020.

Sejumlah anggaran yang dipangkas yakni dana talangan untuk uang muka pembelian rumah susun sederhana milik atau Rusunami dengan down payment atau DP Rp 0.

Sejumlah anggaran untuk itu dipangkas sebesar Rp 1,5 triliun.

• Unggah Anggaran Lem Aibon Anies Baswedan, Sanksi William Aditya Sarana Ditentukan Anggota Megawati

• Khilafah Islamiyah FPI Disorot eks Kapolri Tito Karnavian, Menag Facrul Razi Bereaksi Soal HTI

• Tugaskan Ahok BTP Jadi Komisaris Utama Pertamina, Presiden Jokowi Kantongi Identitas Mafia Migas

• Habib Rizieq Shihab Pernah Sebut Jokowi Presiden Ilegal, Jadi Penyebab Sulitnya Izin FPI Terbit?

DPRD juga memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Kemudian subsidi atau public service obligation (PSO) untuk tarif Transjakarta juga dipangkas Rp 1,1 triliun.

"Masih ada pembahasan, belum sampai RAPBD, nanti kami lihat lagi.

Tunggu sampai RAPBD," ucap Anies Baswedan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Menurut Anies semua PMD untuk BUMD yang dipotong akan dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta bersama legislatif.

"Semuanya saya evaluasi," ujarnya singkat.

Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun.

KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI Jakarta.

Pangkas anggaran Rehab sekolah

Rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta kembali disorot Fraksi PSI, kali ini soal pemangkasan anggaran rehab gedung sekolah sementara anggaran Formula E tetap dipertahankan.

Menurut Anggota Fraksi PSI, hal ini tak sesuai dengan visi Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DPRD DKI JakartaAnggara Wicitra Sastroamidjojo  mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memangkas anggaran pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah sebesar Rp 1,4 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS ) 2020.

Pemprov DKI Jakarta memangkas anggaran tersebut untuk melakukan efisiensi karena rancangan KUA-PPAS sempat defisit sebelum akhirnya disepakati Rp 87,9 triliun.

Anggara Wicitra menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran Rp 3,7 triliun dalam rancangan KUA-PPAS untuk pembangunan dan rehab gedung sekolah.

Namun, Pemprov DKI Jakarta memangkas anggaran tersebut sebesar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 2,3 triliun dalam KUA-PPAS 2020 yang disepakati.

Salah satu komponen anggaran yang paling banyak dipangkas yakni rehab total gedung sekolah.

"Pemprov DKI memotong anggaran rehabilitasi total gedung sekolah dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 1,4 triliun.

Bisa dikatakan bahwa rehab sekolah merupakan korban terbesar efisiensi anggaran selama proses pembahasan KUA-PPAS 2020," ujar Anggara Wicitra dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).

Fraksi PSI, kata Anggara Wicitra, menyayangkan pemangkasan anggaran pembangunan dan rehab gedung sekolah.

• Member BTS Mendominasi, V BTS Nomor 1 Daftar 100 Pria Terseksi 2019, Ada Lee Seung Gi Aktor Vagabond

Menurut dia, pemangkasan anggaran pembangunan dan rehab gedung sekolah tidak sejalan dengan visi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas bagi warga Jakarta.

Pemprov DKI malah mempertahankan anggaran balapan mobil listrik Formula E yang akan digelar di Jakarta.

"Hal ini juga kontras dengan sikap Pemprov yang bersikukuh mempertahankan program non-prioritas yang tiba-tiba muncul belakangan, seperti Formula E yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.

Berikut rincian anggaran pembangunan dan rehab gedung sekolah yang dipangkas Pemprov DKI :

1. Rehab total gedung sekolah: Rp 2,57 triliun dipangkas Rp 1,164 triliun, menjadi Rp 1,405 triliun

2. Rehab total gedung PKBM: Rp 195,8 miliar, dipangkas seluruhnya

3. Pembangunan RKB SMK: Rp 55,471 miliar, ditambah Rp 66,669 miliar, menjadi Rp 122,141 miliar

4. Pembangunan gedung USB: Rp 361,801 miliar, ditambah Rp 2,654 miliar, menjadi Rp 364,455 miliar

5. Pembangunan gedung SLB: Rp 88,301 miliar, dipangkas Rp 7,832 miliar, menjadi Rp 80,468 miliar

6. Manajemen konstruksi rehab total gedung sekolah: Rp 54,748 miliar, dipangkas Rp 22,748 miliar, menjadi Rp 32 miliar

7. Tenaga ahli hukum kontrak rehab total gedung sekolah: Rp 401,1 juta, tetap

8. Pembangunan USB TK: Rp 6,748 miliar, tetap

9. Pembangunan USB SMP: Rp 25,53 miliar, tetap

10. Pembangunan asrama SMKN 61 Jakarta: Rp 35,364 miliar, dipangkas Rp 11,176 miliar, menjadi Rp 24,187 miliar

11. Rehab berat: Rp 299,85 miliar, dipangkas Rp 64,272 miliar, menjadi Rp 235,577 miliar

Dengan demikian, total usulan awalnya sebesar Rp 3,694 triliun, kemudian dipangkas Rp 1,397 triliun. (*)