DPRD Pangkas Dana Talangan Rusunami DP Rp 0 Sebesar Rp 1,5 T, Begini Sikap Anies Baswedan

DPRD Pangkas Dana Talangan Rusunami DP Rp 0 Sebesar Rp 1,5 T, Begini Sikap Anies Baswedan 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Realisasi Program Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) down payment (DP) 0 Rupiah yang digaungkan Anies Baswedan pada saat Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 silam bakal terganjal pemangkasan dana talangan Rusunami oleh DPRD DKI Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, DPRD DKI Jakarta memangkas dana talangan untuk uang muka Rusunami sebesar Rp 1,5 miliar sehingga alokasi dana yang disetujui hanya Rp 500 miliar. 

Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono minta Anies Baswedan tidak hanya fokus pada program rumah DP 0 rupiah.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi sikap DPRD DKI Jakarta potong dana talangan subsidi rumah down payment - DP 0 Rupiah dan tolak pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu masih menunggu pembahasan selanjutnya antara Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan DPRD di Badan Anggaran (Banggar).

“Masih ada pembahasan lagi, karena belum sampai kepada Rancangan APBD 2020,” ujar Anies di silang Monas pada Jumat (29/11/2019) pagi.

Keputusan itu terungkap saat eksekutif dan legislatif menggelar rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) beberapa waktu lalu.

Awalnya DKI Jakarta mengajukan anggaran dengan nomenklatur Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah sebagai bentuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun.

Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) pada 25 November 2019 lalu, usulan dana itu dipangkas menjadi Rp 1 triliun.

Meski dipangkas Rp 1 triliun, keuangan daerah tetap berpotensi defisit, sehingga DPRD mengusulkan agar usulan itu dinolkan.

Sementara Pemprov DKI Jakarta kekeh agar dana talangan itu tetap ada sekitar Rp 500 miliar, dan DPRD akhirnya menyetujui hal itu.

Sementara untuk pembangunan hotel di TIM, DPRD juga memangkas dana rencana revitalisasi TIM pada 2020 sebesar Rp 400 dari Rp 600 miliar, sehingga dana yang disetujui hanya Rp 200 miliar.

DPRD memandang keberadaan hotel di sana tidak menjadi prioritas dan menyimpang dari tujuan keberadaan TIM sebagai tempat pusat kesenian dan kebudayaan.

“Nanti semuanya akan dievaluasi, nanti saja yah kan dilihat lagi hasilnya,” katanya. 

Anies Baswedan Dinilai Belum Mampu Hadirkan Rumah DP 0 Rupiah Sesuai RPJMD

Walau telah genap dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, terhitung sejak dilantik Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (16/10/2017).

Anies Baswedan dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan Ibu Kota.

Terlebih, realisasi Program Rumah DP 0 Rupiah yang digaungkan pada masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 silam hanya terwujud 780 unit dari target 2.800 unit per tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta Fraksi PDI  Perjuangan, Gembong Warsono.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar Anies Baswedan tidak terpaku pada Program Rumah DP 0 Rupiah, sehingga sejumlah program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai.

"Prioritas pak Anies Baswedan tidak boleh hanya bertumpu pada DP rumah nol rupiah.

Namun, penyediaan rusun sewa juga harus jadi prioritas agar jumlah warga masyarakat yang menikmati subsidi dari Pemprov harus diperbanyak," jelas Gembong kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2019).

"Masih banyak PR-PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dikerjakan oleh pak Anies Baswedan," ujarnya.

Beragam pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Anies Baswedan katanya meliputi program pencegahan hingga penanggulangan banjir Ibu Kota.

Terlebih, musim penghujan yang diperkirakan jatuh pada bulan November 2019 itu semakin dekat.

"Bagaimana antisipasi pak Anies Baswedan ketika pak Anies Baswedan menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari-hari ini pak Anies Baswedan sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir bagaimana?" ungkap Gembong.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar peringatan tahun kedua Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang jatuh pada besok, Rabu (15/10/2019) dapat menjadi proyeksi.

Sehingga pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat akan berjalan maksimal.

"Kita mesti telisik satu per satu (permasalahan Ibu Kota). Harapan saya adalah pak Anies Baswedan bisa segera mendorong agar Wakil Gubernur segera ada," jelasnya.

Belum Tercapai

Belum tercapainya target pembangunan Rumah DP 0 Rupiah diakui Anies  Baswedan. 

Sebab realisasi pembangunan Rumah DP 0 Rupiah yang berlokasi di kawasan Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu hanya sebanyak 780 unit.

Jumlah tersebut jauh dari target yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2017-2022, yakni sebanyak 14.000 unit atau sebanyak 2.800 unit per tahun.

Sementara, target pembangunan Rumah DP 0 Rupiah berdasarkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta ditargetkan sebanyak 218.214 unit.

"Jadi benar target kita cukup tinggi. Kemarin kita tidak bisa bangun banyak. Juga dari swasta belum mau," ungkap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2019) sore.

Walau begitu, Anies Baswedan mengaku optimis dapat mencapai target pembangunan Rumah DP 0 Rupiah hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2022 mendatang.

Salah satu strateginya adalah menggandeng pihak swasta dalam proses pembangunan layaknya Rumah DP 0 Rupiah Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Karena ada contohnya itu kita jadi mudah mengajak. Sebelumnya tidak bisa karena belum ada contohnya," jelasnya.

Selain itu, Anies Baswedan mengaku tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta guna percepatan pembangunan.

Kebijakan tersebut katanya mengatur pemberian insentif kepada pihak swasta apabila terlibat dalam pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.

"Ini salah satu bentuk upaya percepatan pembangunan hunian DP 0 Rupiah. Maka mengundang swasta jauh lebih mudah, harapannya ke depan KPBU, perumahan DP 0 Rupiah bisa kita dorong lebih jauh lagi," ujarnya. (*)

• Korban Penggusuran di Sunter Tagih Janji Anies Saat Kampanye, Ngaku Pendukungnya Tapi Kok Digusur

• Ke Najwa Shihab, Anies Baswedan Sebut Gaji PNS DKI Jakarta Capai Rp 19 Juta Sebulan, Ini Syaratnya

• Bukan Sekadar Hadir, Ini yang Akan Dilakukan Anies Baswedan di Reuni Akbar PA 212, Prabowo Diundang?

• Tegas, Anggota Prabowo Subianto dan Megawati Kompak Gagalkan Proyek Hotel Anies Baswedan di TIM

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul DPRD DKI Tolak Dana Talangan DP Rp 0 dan Pembangunan Hotel di TIM, Anies Tunggu Keputusan Berikutnya, https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/29/dprd-dki-tolak-dana-talangan-dp-rp-0-dan-pembangunan-hotel-di-tim-anies-tunggu-keputusan-berikutnya?page=all.