William Aditya Sarana Partai Solidaritas Indonesia Resmi Kena Sanksi BK DPRD, Begini Efek Buruknya

Padahal uang yang digunakan adalah milik masyarakat Jakarta.

Keterbukaan merupakan bagian pendidikan politik bagi masyarakat.

Saya sangat berterima kasih atas respons positif dan dukungan masyarakat kepada kami.

Masyarakat berhak mengetahui perilaku eksekutif dalam hal penganggaran.

Saya berharap animo kesadaran dan sikap kitis publik yang mulai terbentuk ini jangan sampai kandas.

Dan jangan sampai apatis karena putusan tersebut, karena kami sendiri tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga masyarkat," kata Justin.

Sementara itu William Aditya Sarana menyatakan putusan BK DPRD tidak akan menyurutkan semangatnya untuk terus bersuara kritis.

“Ini adalah risiko perjuangan. Saya tidak gentar sedikitpun.

Sekali saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran.

Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya.

Yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan.

Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” tegas William melalui pernyataan tertulisnya.

Sebagai catatan, dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD, Kamis (28/11/2019).

Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD

Berita sebelumnya. Politisi muda itu, asal Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sudah diperiksa perdana oleh Badan Kehormatan DPRD DKI beberapa hari yang lalu.