William Aditya Sarana Partai Solidaritas Indonesia Resmi Kena Sanksi BK DPRD, Begini Efek Buruknya

Politisi William Aditya Sarana Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Kena Sanksi BK DPRD Jakarta, PSI Analisis Ini akan Berdampak Buruk

Editor: Budi Susilo
Kolase Tribunkaltim.co/Wartakota/DemokratJakarta
Gubernur Anies Baswedan Dikritisi PSI, Taufiqurrahman Sebut William Aditya Sarana Belum jadi DPRD Jakarta. PSI mengkritisi Gubernur Anies Baswedan 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Politisi William Aditya Sarana Partai Solidaritas Indonesia Kena Sanksi Badan Kehormatan DPRD Jakarta, PSI Analisis Ini akan Berdampak efek buruk

Belum lama ini William Aditya Sarana politisi PSI sempat membongkar kejanggalan anggaran di Jakarta, pimpinan Anies Baswedan.

Langkah politisi muda milenial tersebut pun mendapat respon juga dari partai lain di DPRD Jakarta

Hingga akhirnya muncul kontroversi. 

Pihak Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) DKI Jakarta telah merampungkan rapat

Yang menindaklanjuti laporan terhadap anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DKI Jakarta, William Aditya Sarana.

Seperti yang diberitakan di media dalam rekomendasi putusan tersebut, William Aditya Sarana mendapat sanksi ringan peringatan secara lisan oleh Badan Kehormatan DPRD Jakarta

Menanggapi putusan Badan Kehormatan ini, maka wakil ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Justin Adrian menanggapi bahwa putusan tersebut aneh dan berlebihan.

Pertama karena yang dilakukan William Aditya Sarana bukanlah kebohongan melainkan fakta karena telah diakui sendiri oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Kedua karena Informasi KUA-PPAS tesebut tidak termasuk informasi publik yang dirahasiakan atau dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang No:14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforasi Publik.

Sehingga secara hukum dan aturan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

"Dan atas suatu pelanggaran tidak dapat justifikasi dengan interpertasi secara analogis," ujar Justin, Jumat (29/11/2019).

Lebih lanjut Justin khawatir kalau putusan ini malah membuat ruang gerak anggota dewan terbatas

Dan menjadi angin segar bagi eksekutif untuk tidak mempublikasikan rancangan anggaran secara detail sedari awal kepada Publik.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved