William Aditya Sarana Partai Solidaritas Indonesia Resmi Kena Sanksi BK DPRD, Begini Efek Buruknya

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Politisi William Aditya Sarana Partai Solidaritas Indonesia Kena Sanksi Badan Kehormatan DPRD Jakarta, PSI Analisis Ini akan Berdampak efek buruk

Belum lama ini William Aditya Sarana politisi PSI sempat membongkar kejanggalan anggaran di Jakarta, pimpinan Anies Baswedan.

Langkah politisi muda milenial tersebut pun mendapat respon juga dari partai lain di DPRD Jakarta. 

Hingga akhirnya muncul kontroversi. 

Pihak Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) DKI Jakarta telah merampungkan rapat

Yang menindaklanjuti laporan terhadap anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DKI Jakarta, William Aditya Sarana.

Seperti yang diberitakan di media dalam rekomendasi putusan tersebut, William Aditya Sarana mendapat sanksi ringan peringatan secara lisan oleh Badan Kehormatan DPRD Jakarta. 

Menanggapi putusan Badan Kehormatan ini, maka wakil ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Justin Adrian menanggapi bahwa putusan tersebut aneh dan berlebihan.

Pertama karena yang dilakukan William Aditya Sarana bukanlah kebohongan melainkan fakta karena telah diakui sendiri oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Kedua karena Informasi KUA-PPAS tesebut tidak termasuk informasi publik yang dirahasiakan atau dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang No:14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforasi Publik.

Sehingga secara hukum dan aturan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

"Dan atas suatu pelanggaran tidak dapat justifikasi dengan interpertasi secara analogis," ujar Justin, Jumat (29/11/2019).

Lebih lanjut Justin khawatir kalau putusan ini malah membuat ruang gerak anggota dewan terbatas

Dan menjadi angin segar bagi eksekutif untuk tidak mempublikasikan rancangan anggaran secara detail sedari awal kepada Publik.

Padahal uang yang digunakan adalah milik masyarakat Jakarta.

Keterbukaan merupakan bagian pendidikan politik bagi masyarakat.

Saya sangat berterima kasih atas respons positif dan dukungan masyarakat kepada kami.

Masyarakat berhak mengetahui perilaku eksekutif dalam hal penganggaran.

Saya berharap animo kesadaran dan sikap kitis publik yang mulai terbentuk ini jangan sampai kandas.

Dan jangan sampai apatis karena putusan tersebut, karena kami sendiri tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga masyarkat," kata Justin.

Sementara itu William Aditya Sarana menyatakan putusan BK DPRD tidak akan menyurutkan semangatnya untuk terus bersuara kritis.

“Ini adalah risiko perjuangan. Saya tidak gentar sedikitpun.

Sekali saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran.

Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya.

Yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan.

Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” tegas William melalui pernyataan tertulisnya.

Sebagai catatan, dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD, Kamis (28/11/2019).

Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD

Berita sebelumnya. Politisi muda itu, asal Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sudah diperiksa perdana oleh Badan Kehormatan DPRD DKI beberapa hari yang lalu.

"Setelah kesepakatan kesimpulannya kayak apa, itu untuk bahan laporan kepada pimpinan. Pimpinan yang memutuskan, ketua DPRD," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi saat dihubungi, Jumat (15/11/2019) malam.

Nawawi mengungkapkan, dari pemeriksaan yang telah dilakukan, William Aditya Sarana memaparkan mengapa dirinya mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

Meski demikian dari sembilan orang anggota Badan Kehormatan, mayoritas setuju bahwa sikap William Aditya Sarana adalah sikap kritis.

"Kalau ada program yang diajukan oleh gubernur tapi tidak pro rakyat ya kita kritisi lah. Atau mungkn program dan anggaran diajukan tapi nampaknya pemborosan amat, tidak efisien, kita kritisi, betul," tuturnya.

Namun menurut dia, William Aditya Sarana PSI juga harus berkoordinasi dengan pihak eksekutif jika menyangkut anggaran dan tidak serta merta mengunggah di media sosial.

"Jadi kalau ada persoalan yang sedang kita hadapi ternyata itu belum final, masih bahan mentah rancangan kan bisa dikonsultasikan, koordinasi, kita ajak ngomong, kita panggil kadisnya. Jadi tidak perlu juga kita harus jumpa pers atau mengunggah ke medsos duluan," ungkapnya.

Setelah pemeriksaan itu pun Badan Kehormatan akan merangkum dan merekomendasikan kesimpulan dari masalah William Aditya Sarana ini ke pimpinan DPRD DKI.

Dilaporkan LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William Aditya Sarana dianggap langgar kode etik karena bongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sugiyanto menilai politisi PSI, William Aditya Sarana, sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

Dipanggil Badan Kehormatan Karena bocorkan anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, William Aditya Sarana Aditya: Saya Siap!

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana Aditya siap menghadapi panggilan Badan Kehormatan DPRD terkait laporannya soal anggaran lem Rp 82,8 miliar yang viral.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menanggapi laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilayangkan kepadanya melalui Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Politikus yang baru pertama kali menjabat ini bahkan mempertaruhkan jabatannya sebagai legislator bila dianggap melanggar.

“Demi transparansi anggaran, saya siap pertaruhkan jabatan,” kata William Aditya Sarana pada Selasa (5/11/2019).

William Aditya Sarana mengatakan, bakal menerima laporan itu dengan tangan terbuka.

Dia juga siap menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

“Saya terima laporan itu dan akan menjalankan sebaik-baiknya,” ujar William Aditya Sarana. (*)

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul William Terkena Sanksi BK DPRD, PSI: Aneh, Menjalankan Tugas Malah Kena Hukuman, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/11/29/william-terkena-sanksi-bk-dprd-psi-aneh-menjalankan-tugas-malah-kena-hukuman.

Editor: Hasanudin Aco