Nadiem Makarim Ungkap Gantinya Ujian Nasional UN dan Penyederhanaan Kurikulum, Setelah 2020 Berlaku

TRIBUNKALTIM.CO - Nadiem Makarim ungkap gantinya Ujian Nasional UN dan penyederhanaan kurikulum, setelah 2020 berlaku

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan alasannya akan menghapus ujian nasional (UN).

Menurutnya, ia menginginkan menghindari dampak negatif dari UN tersebut.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat.

Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019) yang dilansir melalui Kompas.com.

Dia mencontohkan, dampak negatifnya adalah tingkat stres yang tinggi pada siswa saat persiapan ujian nasional.

• Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional UN, eks Artis Dede Yusuf Anggota SBY Tanya Gantinya

• Berlangsung Dinihari, Habib Rizieq Shihab dan Anies Baswedan Dijadwalkan Lakukan Ini di Reuni 212

• Anggaran Wisma Seniman Dicoret Anggota Prabowo dan Megawati, Anies Baswedan: Orang Berimajinasi

Kemudian, ia berujar saat siswa menghadapi ujian yang pelajarannya tidak dikuasai, ada rasa khawatir yang berlebihan.

Meski wacana ini sudah dikaji, Nadiem mengatakan, kebijakan yang akan dilakukan tidak akan sekadar menghapus ujian nasional.

Namun, akan ada perbaikan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari ujian nasional itu sebenarnya apa.

Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem Makarim.

Selain penghapusan ujian nasional, pihaknya ingin menyederhanakan kurikulum.

Ia juga menginginkan untuk meningkatkan kompetensi agar menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Nadiem Makarim pun menyinggung kegunaan link and match dalam dunia pendidikan.

"Arahan pak presiden untuk menciptakan link and match antar sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dll begitu," jelasnya yang dilansir dari Youtube Kompas TV pada (30/11/2019).

Seperti diketahui dari sebuah jurnal, program link and match berfungsi untuk menjembatani kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Nadiem Makarim berujar jika nantinya akan ada program yang mengarah kepada link and match.

Untuknya ia mengatakan diperlukannya beberapa hal seperti deregulasi dari semua instansi unit pendidikan.

Ia juga menyoroti soal plafform merdeka belajar yang akan dibuat.

"Dan untuk mencapai itukan ada beberapa hal salah satunya adalah, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan.

Makanya platformnya yang kami sebut itu merdeka belajar," tuturnya.

Nadiem Makarim juga menambahkan pentingnya penyederhanaan kurikulum maupun assestment.

"Dan dari situ harus ada penyederhanaan, dari sisi kurikulum maupun assestment, akan beralih kepada sifatnya yang lebih kompetensi," ujarnya saat ditemui wartawan.

Menurutnya, ia memastikan jika ujian nasional untuk tahun 2020 akan tetap dilaksanakan.

Nadiem Makarim berujar sudah mengumumkan supaya tenang bagi para pelajar yang sudah giat belajar.

"Yang pasti 2020 masih akan jalan ujian nasional.

Itu sudah kami umumkan biar tenang bagi yang sudah belajar dan lain-lain," tegas Mendikbud Nadiem Makarim usai menjadi salah satu pembicara Konferensi Pendidikan Indonesia 2019 di Gedung Kemendikbud, Jakarta (30/11/2019) yang dikutip dari Kompas.com.

Untuk itu kabar adanya penghapusan UN pada tahun 2020 resmi ditepis oleh Nadiem.

Ia menerangkan wacana penghapusan ujian nasional masih akan terus dikaji.

Ditambah juga ia masih ingin mengkaji kembali pelaksanaan ujian nasional yang menjadi aspirasi masyarakat.

Menurutnya banyak dari kalangan pendidik yang menginginkan dihapuskan tetapi menghindari hal-hal negatifnya.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat, dari guru, dari murid dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang bukan ingin menghapuskan tetapi menghindari hal-hal yang negatif,"

"Seperti dari sisi stress, kayak menghukum siswa yang mungkin dari bidang (UN) itu kurang kuat dan lain-lain," ujar Mendikbud Nadiem.

Nadiem Makarim berujar soal UN bukan semata wacana penghapusan saja.

Tetapi lebih untuk mengevaluasi kembali esensi dari pelaksanaan UN itu sendiri.

"Jadi ini (kajian UN) semacam prinsipnya.

Jadi semua ini bukan wacana hapus-menghapus tetapi ini juga wacana memperbaiki esensi dari UN sebenarnya itu apa.

Apa untuk menilai murid atau untuk menilai sistem," jelas Mendikbud.

Tanggapan DPR

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Hanya saja politikus Demokrat ini mengingatkan, agar penghapusan ini harus diikuti standar kelulusan pengganti UN.

Apalagi wacana penghapusan UN ini bukan baru diwacanakan pada masa Nadiem Makarim, tapi sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy.

 "Kalau mau diubah, apa nanti gantinya?

Apakah standar kelulusan di sekolah saja, atau per provinsi, atau bagaimana?

Apakah nilai murni NEM, atau kembali pada sekolah atau level provinsi?

Itu perlu ditentukan," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

Untuk itu dia meminta Nadiem Makarim benar-benar mengkaji secara matang pengganti Ujian Nasional.

Dia tidak mau, pengganti Ujian Nasional malah akan membebani para siswa, misalnya untuk mengikuti les dan bimbingan belajar lantaran harus mengejar level yang ditetapkan sekolah masing-masing.

Dia pun menjelaskan, wacana penghapusan Ujian Nasional masih belum belum pernah dibahas Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai perlu diadakan penilaian atau asesmen kepada siswa secara berkala sebagai alternatif pemetaan kualitas pendidikan.

"Adanya Ujian Nasional digunakan sebagai pemetaan dan standardisasi kompetensi siswa secara nasional.

Namun demikian, sering kali Ujian Nasional memberikan tekanan dan beban yang berat, baik bagi siswa, orang tua murid, maupun guru.

Di sisi lain, tetap diperlukan sebuah mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan anak-anak Indonesia saat ini," kata Hetifah melalui keterangannya, Jumat (29/11/2019).

"Oleh karena itu, saya mengusulkan, jika benar Ujian Nasional akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. (*)