Sebagian Wilayah Ibu Kota Negara Baru Dipimpin Manajer Kota, Suharso Monoarfa: Dipilih Tanpa Pilkada

Sebagian wilayah di ibu kota negara baru akan dipimpin oleh manajer kota (city manager) yang tidak ditentukan melalui pilkada.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
IBU KOTA BARU NEGARA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut sebagian wilayah ibu kota negara baru dipimpin manajer kota. 

Akses menuju dua kabupaten tersebut, harus melewati Kota Balikpapan terlebih dahulu.

Dimana Balikpapan telah dilengkapi Bandara dan Pelabuhan Internasional.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengungkapkan sesuai dengan keinginan Walikota Balikpapan,

sebagai kota penyangga tidak lepas dari anggaran-anggaran, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun peningkatan SDM menyambut pemindahan pusat Pemerintahan.

"Beberapa waktu lalu, teman-teman DPRD, tim badan anggaran ( Banggar ) kunjungan kerja ke DPR RI,

dan meminta jikalau Kalimantan Timur ditunjuk sebagai IKN, segera direalisasikan Balikpapan sebagai kota penyangga," kata politisi partai Gerindra ini, Rabu (27/11/2019).

Desa Telemow, Sepaku, Kabupaten PPU yang berada di lahan HGU PT ITCI lokasi ibu kota baru.
Desa Telemow, Sepaku, Kabupaten PPU yang berada di lahan HGU PT ITCI lokasi ibu kota baru. (Tribun Kaltim)

"Jangan hanya teori saja, gelontorkan anggaran itu. Bantu Kalimantan Timur," sambung Sabaruddin Panrecalle.

Walikota Balikpapan, lanjut Sabarudin sempat mengeluh.

Pejabat pemerintah pusat menghabiskan waktu lebih banyak di Balikpapan, untuk membahas rencana IKN maupun peninjauan-peninjauan lanjutan. Sebelum ke kedua lokasi tersebut.

Balikpapan merupakan gerbang, sebelum menuju lokasi IKN.

"Pejabat yang datang ke sini, kita fasilitasi. Sementara anggaran kita juga terbatas," tukas Sabaruddin Panrecalle.

Ia berharap, wakil DPR RI Kalimantan Timur secara khusus, yang terus memperjuangkan pengalokasian anggaran yang dimaksud.

"Dipertemuan kemarin, mereka (DPR RI) merespon dengan baik. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan, kita tunggu actionnya," tandas Sabaruddin Panrecalle.

Kota Penyangga Ibu Kota Baru Rizal Effendi Sebut Bantuan Keuangan dari Pemprov Kurang Proporsional

Walikota Balikpapan terima kunjungan monitoring dan evaluasi mengenai serapan anggaran bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di kantor Walikota Balikpapan, Kamis (7/11/19).

Halaman
123
Sumber: Kontan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved